Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) adalah salah satu organisasi Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama yang dibentuk berkaitan dengan bidang perburuhan.
Sarbumusi adalah sarana untuk berhimpunan, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak kaum buruh disegala level kebijakan perburuhan.
Buku yang ditulis Eka Fitri Rohmawati dan kawan-kawan ini menguraikan 7 bab besar, yaitu;
Bab I menjelaskan Sejarah Gerakan Buruh di Indonesia, (halaman.1)
Sejarah mencatat, bahwa gerakan kaum buruh memberikan warna dalam politik pemerintahan nasional maupun internasional. Gerakan buruh di Indonesia yang direpresentasikan oleh kehadiran sarikat buruh-sarikat buruh, merupakan salah satu garda terdepan dalam perjuangan kaum nasionalis (1908-1942).
Gerakan ini menjadi bibit yang tumbuh dan berkembang seiring dengan berhembusnya angin nasionalisme di bumi Indonesia. Serta menjadi satu kekuatan besar melawan kapitalisme dan imperialisme penjajahan.
Sarikat buruh pada masa pergerakan Nasional dan masa pendudukan Jepang (1908-1942) diawali adanya Vereeniging Voor Spoor en Tramwegpersoneel (VTSP, serikat buruh trem dan kereta api), merupakan serikat buruh tertua di Hindia Belanda. VSTP sendiri didirikan pada tahun 1908 di Semarang sebagai organisasi bagi kalangan buruh Eropa yang bekerja di Nedeerlandsch – Indische Spoorweg (NIS).
Pada rentan waktu 1945-1955, merupakan periode Sarikat Buruh. Hal ini ditandai lahirnya beberapa karakter sarikat buruh, afiliasi partai politik beserta ideologinya, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia. Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) berafiliasi kepada Partai Masyumi. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) berafiliasi kepada Partai Nahdlatul Ulama, dan Kesatuan Buruh Marhaen (KBM) berafiliasi kepada Partai Nasional Indonesia. (halaman.8)
Bab II menguraikan Kelahiran dan perkembangan SARBUMUSI di Masa Orde Lama (Orla). (halaman. 17)
Kelahiran Sarbumusi dipabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 27 September 1955 telah menjadi titik awal bagi kaum buruh Nahdliyyin untuk memperjuangkan nasibnya sekaligus ikut menentukan sejarah gerakan buruh dimasa depan. Menjelang Pemilihan Umum 1955, NU yang telah memisahkan diri dari Masyumi melalui Muktamarnya di Palembang pada tahun 1952 telah memutuskan untuk membentuk suatu sarikat buruh pada Muktamar NU tahun 1954 di Surabaya.
Lahirnya Sarbumusi menunjukkan adanya apresiasi dari kalangan Nahdliyyin terhadap nasib kaum buruh. Kalangan Nahdliyyin yang biasa menggunakan kitab-kitab klasik sebagai acuan menjawab permasalahan sosial, termasuk perburuhan. Hal ini menjadikan argumentasi normatif keagamaan untuk menunjukkan apresiasinya terhadap permasalahan perburuhan.
Bab III, memaparkan Kiprah Sarbumusi pada masa Orde Baru (Orba). (halaman. 33)
Berpindahnya kekuasaan dari rezim demokrasi terpimpin kepada rezim orde baru telah menumbuhkan sebuah masa transisi menuju atmosfer demokrasi. Namun perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa harapan itu musnah. Rezim orde baru yang didominasi oleh militer, bersekutu dengan modal asing, pengusaha chinesse overseas, dan lain sebagainya, menjadikan sebuah rezim yang otoriter.
Sarbumusi sebagai satu-satunya sarikat buruh yang mampu bersuara vokal menentang kebijakan perburuhan orde baru akhirnya harus tunduk pada kehendak “sepatu lars” orde baru. Melemahnya posisi tawar Sarbumusi agaknya disebabkan kekalahan NU pada Pemilu 1971. Padahal sebelumnya, Sarbumusi mampu mengkritik kebijakan perburuhan orde baru dengan tegas, karena NU merupakan garda terdepan kekuatan masyarakat dalam membersihkan sisa-sisa PKI. (halaman. 55)
Bab IV menerangkan Kiprah Sarbumusi Pasca Reformasi 1998 dan Deklarasi Kebangkitan Kembali. (halaman. 57)
Sarbumusi mulai bangkit kembali pada masa Reformasi tahun 1998, setelah pemerintahan presiden BJ Habibie melalui Keputusan Presiden No 83 tahun 1998 meratifikasi konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi yang kemudian di implementasikan dalam UU No 21/ 2000 tentang sarikat pekerja/sarikat buruh.
Tokoh-tokoh Sarbumusi seluruh Indonesia mendesak kepada fungsionaris Sarbumusi tingkat nasional, khususnya Bapak H. Sutanto Martoprasono yang secara yuridis formal masih sebagai Ketua Umum (1969) guna memfasilitasi forum silaturahmi Nasional pada 26 Juni 1998 di Jakarta. Forum ini menghasilkan keputusan menunjuk Bapak H. Sutanto Martoprasono sebagai Ketua tim deklarator kebangkitan dan berfungsinya kembali Sarbumusi dan melengkapi kepengurusan DPP Sarbumusi.
Bab V menjelaskan Re-Strukturisasi Sarbumusi, perubahan Federasi ke-Konfederasi Sarbumusi. (halaman 61)
Sarbumusi merupakan sebuah organisasi profesional yang beretika dan bertujuan meningkatkan taraf hidup kaum buruh beserta keluarganya. Hal ini berguna mewujudkan martabat kehidupan manusia yang layak, damai, adil dan sejahtera, serta diridhoi Allah swt.
Kekuatan Sarbumusi tidak hanya terletak pada histori organisasi. Akan tetapi tetapi menjadikan profesionalisme dari anggotanya yang secara rutin berkesinambungan melakukan penguatan dan pengalaman kerja yang sangat bermanfaat bagi dunia perburuhan di Indonesia.
Melalui Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) pada tanggal 24 – 25 Mei 2014 di Wisma Balai Besar Pembangunan dan Perluasan Kerja Kementrans RI, Lembang, Jawa Barat, Federasi Sarbumusi berubah menjadi Konfederasi Sarbumusi, dengan mengambil seluruh potensi-potensi para pekerja NU yang tersebar di seluruh Indonesia. (halaman. 62)
Bab VI memaparkan Peranan Sarbumusi di Kancah Internasional. (halaman. 69)
Sarbumusi cukup berkiprah dalam kancah dunia internasional. Ini terbukti dari banyaknya dokumen yang membeberkan berbagai kegiatan perburuhan internasional yang pernah diikuti Sarbumusi sejak awal mulai berdirinya hingga menjelang meleburnya dengan FBSI.
Beberapa dokumen yang termuat dalam Berkala Sarbumusi tahun 1960-an antara lain, menyatakan dalam Kongres Akbar II di Jakarta, Maret 1965 telah diputuskan bahwa hubungan Sarbumusi dengan luar negeri adalah menjalankan politik partai NU yang pararel dengan politik pemerintah Republik Indonesia, yaitu bebas aktif bersahabat dengan semua bangsa di dunia atas dasar hormat menghormati.
Tidak hanya sekedar menghadiri undangan berbagai kegiatan perburuhan di kancah internasional, Sarbumusi juga cukup vokal mensuarakan berbagai persoalan perburuhan. (halaman.71)
Bab VII menguraikan Sarbumusi ditengah kendala dan tantangan, serta harapan kedepan. (halaman. 75)
Kehadiran sebuah sarikat buruh, di lingkungan Nahdlatul Ulama sangat diperlukan. Karena, NU harus memberikan perhatian terhadap struktur Sarbumusi dengan cara melakukan sosialisasi kepada PWNU, PCNU dan daerah-daerah yang banyak aktivitas industrinya.
Menurut H. Tosari Widjaya salah satu aktivis Sarbumusi pada tahun 1960-an, bahwa pelatihan membangun manajemen sangat penting dilakukan, selain itu pendidikan membaca neraca perusahaan untuk mengetahui berapa besar omset perusahaan, berapa biaya produksi, berapa besar jumlah cadangan yang tersedia, dan berapa besar keuntungan yang dimiliki.
Sebagai salah satu sumber referensi literasi, para buruh, aktivis, akademisi, peneliti, sosiolog, dan pemerhati perburuhan hendaknya membaca buku ini. Dinamika apa yang terjadi lebih dalam sehingga Sarbumusi bangkit kembali pada tahun 1998, dan agenda besar apa yang hendak dilakukan agar terus berkiprah untuk NU dan Indonesia? silahkan membaca dan temukan jawabannya dalam buku ini. Hidup buruh, pekerja sejahtera Indonesia maju.
IDENTITAS BUKU :
Judul : Sejarah Gerakan Sarbumusi Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali
Penulis : Eka Fitri Rohmawati, dkk
Penerbit : DPP Konfederasi SARBUMUSI, Jakarta
Terbit : Juli, 2015
Tebal : x + 128 Halaman
Nomor ISBN : 978-6027-293007
Peresensi : Akhmad Syarief Kurniawan, kontributor NU Online Lampung, tinggal di Kabupaten Lampung Tengah
