Munas Ditutup, Muncul Tiga Pembahasan Komisi Bahtsul Masail yang Bakal Dikupas di Muktamar ke-34
Jakarta, NU Online Lampung
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama dengan tema 'Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia' resmi ditutup, Ahad (26/09/2021).
Dari hasil Munas disampaikan bahwa ada tiga permasalahan yang disepakati oleh Komisi Bahtsul Masail untuk diselesaikan di Muktamar NU.
Munas yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar NU ini menyisakan satu permasalahan di setiap Komisi Bahtsul Masail.
"Di antara permasalahan itu adalah pertama, pada Bahtsul Masail Waqi'iyah yaitu Cryptocurrency dalam Pandangan Fikih, kedua Bahtsul Masail Maudlu'iyah atau tematik yakni Pandangan Fikih Islam tentang ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Dan ketiga Bahtsul Masail Qanuniyah yaitu telaah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama," ujar Ketua Steering Commite (SC), KH. Ahmad Ishomuddin dalam konferensi pers.
"Diantara hasil keputusan tersebut bahwa Muktamar akan dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021 dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan ketat, dan harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 pusat maupun daerah. Mengenai tempatnya jika memenuhi syarat akan tetap diselenggarakan di Provinsi Lampung," ujar pria yang karib disapa Gus Ishom ini.
Terpisah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengapresiasi kerja keras para musyawarin (peserta Munas-Konbes) dalam mendiskusikan dan membangun argumentasi pada setiap topik bahasan. Ia mendorong Bahtsul Masail sebagai forum kajian ilmiah keagamaan NU terus berkembang.
"Aktivis bahtsul masail harus menguasai al-qawaid al-ushuliyyah, kaidah-kaidah ushul fiqh (yurisprudensi Islam)," ungkap Kiai Said dikutip dari NU Online.
Acara Munas dan Konbes ini ditutup oleh Rais 'Aam PBNU yaitu Kiai Miftachul Akhyar.
Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama itu sendiri digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Peserta terdiri dari internal syuriyah dan tanfidziyah PBNU dan tiga orang perwakilan dari PWNU se-Indonesia, serta para pimpinan lembaga dan badan otonom NU yang berjumlah kurang lebih 250 orang. (Dian Ramadhan)
