Bandarlampung, NU Online Lampung
Jelang hari H pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari mendatang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Prof. Moh. Mukri menyerukan kepada masyarakat untuk menghadapinya dengan damai dan riang gembira.
Di antara cara untuk menyukseskan Pemilu damai dan riang gembira ini menurutnya adalah dengan saling menghormati setiap pilihan individu serta tidak menyalahkan pilihan orang lain dan terlalu mengunggul-unggulkan pilihannya sendiri.
“Saya selaku ketua MUI mengimbau dan menyerukan kepada masyarakat agar menjaga kerukunan dan saling menghormati. Meski berbeda pilihan, hadapi pemilu ini dengan damai,” ajaknya melalui keterangan tertulis kepada NU Online Lampung, Kamis (1/2/2024).
Terlebih masyarakat di Lampung menurutnya, merupakan masyarakat yang sangat heterogen dan komplek dengan berbagai macam suku, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman ini jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan polarisasi di tengah masyarakat yang pada tahapan selanjutnya bisa mengakibatkan disintegrasi.
“Masyarakat di Lampung ini majemuk. Jangan gara-gara beda pilihan, teman dan saudara yang tadinya tidak ada masalah, jadi bermusuhan. Dan atau terjadi perpecahan atau polarisasi antar kelompok,” ungkapnya.
Komitmen kebersamaan dan kerukunan harus diperkuat dan dikedepankan. Siapapun nanti yang akan terpilih merupakan yang terbaik untuk Indonesia. Mereka adalah pemimpin bangsa yang akan memimpin masa depan Indonesia dan harus didukung oleh semua elemen bangsa.
Prof. Mukri yang juga merupakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Jangan sampai tidak menyalurkan suaranya pada Pemilu alias Golput.
Dalam syariat Islam, kehadiran masyarakat di TPS untuk menyalurkan suaranya merupakan sebuah kewajiban dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Dengan kata lain, sikap golput adalah sikap yang bertentangan dengan pandangan Islam terkait perintah tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah.
“Apapun alasannya, golput merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Bayangkan kalau 80% masyarakat di Indonesia mengambil sikap golput? Situasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain bidang lainnya akan menjadi berbahaya atau mudharat yang sangat besar karena tidak sesuai dengan dinamika demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Untuk tetap maslahatnya Indonesia dan jauh dari kemudlaratan, maka menjadi kewajiban bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu yang bermartabat. “Sekali lagi, mari berpemilu dengan riang gembira,” pungkasnya.
