Majelis Agama Deklarasikan Tolak Politisasi Agama dan Politik Identitas pada Pemilu 2024
Jakarta, NU Online Lampung
Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat menyelenggarakan Kolokium Agama-agama Nusantara (KAANA) 2022, Rabu (10/8/2022) di Jakarta. Kolokium (seminar) itu digelar sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024 mendatang.
Penyelenggaraan KAANA itu dilaksanakansecara hybrid, yang diawali dengan fokus group discussion (FGD). Adapun narasumbernya yaitu Peneliti dari Universitas Paramadina Mulya, Khairul Umam, Staf Ahli Utama di Kantor Sekretariat Presiden, Rumadi, dan Wakil Sekjen MUI Pusat Prof Valina Singka Subekti.
Dalam siaran pers yang diterima NU Online Lampung, penyelenggaraan KAANA disebutkan bertujuan untuk merefleksikan hubungan teologis, strategis, dan praktis antara agama dan Pemilu dalam sejarah politik Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang berbhinneka.
Selain itu, merumuskan pandangan, sikap, dan komitmen bersama agama-agama dalam rangka mencegah terjadinya politisasi agama, politik identitas, dan komodifikasi agama-agama pada Pemilu 2024.
Setelah FGD, majelis-majelis agama bermusyawarah dan bermufakat menandatangani Deklarasi Agama-Agama untuk Mencegah Politisasi Agama, Politik Identitas, dan Komodifikasi Agama dalam Pemilu 2024.
Isi Deklarasi KAANA
Tahun 2024 adalah puncak tahun politik. Pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD, dan Pemilihan Kepala Daerah se-Indonesia secara serentak. Tahapan-tahapan Pemilu sudah dimulai sejak tahun 2022 ini hingga akhir tahun 2024 nanti. Semua komponen bangsa pasti akan terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, tak terkecuali umat beragama.
Sebagai ikhtiar untuk menjaga dan mengawal keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, kami majelis-majelis agama di Indonesia dengan ini menyatakan:
1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu), baik pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD, maupun pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokrasi konstitusional yang telah disepakati secara nasional. Oleh karena itu, kami mendukung penuh dan akan mengawal secara kolektif penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, damai dan mendamaikan sejak tahun 2022 hingga pada puncaknya tahun 2024.
2. Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun. Kami menyeru untuk menggunakan upaya-upaya pemenangan Pemilu yang bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Kami menyerukan kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu dan Bawaslu untuk mengawasi Pemilu dengan akal budi dan jiwa yang adil, jujur, transparan, konstitusional, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa Indonesia.
4. Kami menyerukan kepada seluruh Partai Politik sebagai kontestan Pemilu untuk berpartisipasi dalam Pemilu secara bertanggungjawab, beretika mulia, taat pada Konstitusi dan peraturan perundangan, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa.
5. Kami menyerukan kepada umat beragama untuk berpartisipasi penuh dengan kesadaran utuh menunaikan hak dan kewajiban dalam Pemilu disertai semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan damai-mendamaikan agar terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Agama, MUI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Kemudian Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Pagar (PHDI), dan pengurus Ormas-ormas keagamaan di Indonesia.
