Bandar Lampung, NU Online Lampung
Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Lampung beraudiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung untuk membahas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung akhir-akhir ini, Selasa (12/12/2023). PW Muslimat merasa prihatin dan perlu langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut.
Wakil Ketua Muslimat NU Lampung, Prof Erina Pane menyampaikan, belakangan ini banyak sekali pemberitaan di media massa tentang kasus kekerasan tersebut, sehingga menjadi perhatian Muslimat. Apalagi di setiap satuan pendidikan sudah dibentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
“Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muslimat NU prihatin atas kasus-kasus kekerasan tersebut, termasuk kasus perundungan terhadap anak yang belum lama ini terjadi di Daerah Hanura, Kabupaten Pesawaran, yang menimpa siswa sekolah dasar,” katanya.
Ketua Bidang Hukum, Advokasi, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PW Muslimat NU Lampung, Khalida mengatakan, timnya sudah menyusun program untuk tahun 2024 mendatang, berupa penyuluhan dan pendampingan hukum, khususnya untuk warga Muslimat NU yang bermasalah dengan hukum.
“Kami juga akan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NU, untuk sama-sama melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak,” katanya.
Menurut Khalida, saat ini yang paling penting kita semua tidak melihat dan menyimpulkan begitu saja atas apa yang terjadi, tapi harus mengungkap mengapa itu bisa terjadi. “Dengan mengetahui penyebab peristiwa itu terjadi, maka kita akan menemukan pola pencegahan yang dapat dilakukan, terutama dalam kasus kekerasan berupa perundungan terhadap anak,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris PW Muslimat NU Lampung, Asmawati, anggota Bidang Hukum, Advokasi, dan Litbang Apriliati dan Nina Citra Ivana.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengapresiasi kedatangan PW Muslimat NU Lampung dan perhatiannya terhadap masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan.
“Berdasarkan data Dinas PPPA Provinsi Lampung kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak sejak Januari hingga Oktober 2023 sebanyak 611 kasus dan 672 korban. Kasus itu berdasarkan tempat banyak terjadi di rumah tangga dengan 404 kasus, di fasilitas umum sebanyak 73 kasus, dan sekolah 67 kasus,” katanya.
Fitrianita mengatakan, angka tersebut bisa jadi lebih tinggi karena masyarakat di daerah tertentu tidak berani melaporkan, jumlah penduduknya yang sedikit, tingkat pendidikan rendah, tidak banyak lembaga yang peduli soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tidak ada lembaga juga yang berinisiatif melaporkan langsung.
“Kerja sama dengan organisasi masyarakat berbasis perempuan sangat penting dilakukan, karena sumber daya manusia kami terbatas. Bila tidak dibarengi dan didukung oleh teman-teman semua dan masyarakat luas, upaya ini sulit terwujud,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, banyak program yang bisa disinergikan dengan organisasi perempuan seperti Muslimat NU misalnya dalam program desa binaan yaitu Desa Siger, sebuah program bebas stunting peduli anak ramah perempuan, yang semua pihak terkait bisa berkontribusi di sana.
“Muslimat bisa berperan dalam memberikan pelatihan sebagai pendamping keluarga di desa atau kelurahan tersebut,” ujarnya.
Audiensi dengan Dinas PPPA tersebut merupakan rangkaian kegiatan PW Muslimat NU Lampung di Bulan Desember 2023 ini, pasca dilantik pada 25 November 2023 lalu. Di antara program yang telah dilaksanakan adalah donor darah bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung pada 6 Desember 2023 dan Jumat Berkah atau pembagian kebutuhan pokok kepada warga tidak mampu pada 8 Desember 2023 lalu.
Kegiatan berikutnya adalah siaran pers refleksi akhir tahun pada 18 Desember, peringatan hari ibu, dan mengadakan doa bersama (istighotsah) serentak di semua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU se-Provinsi Lampung.
(Dian Ramadhan)
