Menteri Kesehatan Dorong PBNU Revitalisasi Posyandu Keluarga NU
Jakarta, NU Online Lampung
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mendorong
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan revitalisasi Posyandu Keluarga yang selama ini aktif dikelola oleh Muslimat NU.
Hal itu disampaikan Menkes
Dalam lawatannya ke kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Senin (25/7/22). “Kedatangan saya ke PBNU adalah untuk mendiskusikan kerja sama dengan PBNU di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama akan kita eksekusi adalah revitalisasi Posyandu yang selama ini dikelola Muslimat NU,” kata Menkes Budi seperti dikutif NU Online.
Budi mengungkapkan, ajakan kerja sama dari Kemenkes RI di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, selaras dengan komitmen PBNU terhadap pelayanan kesehatan di setiap pengurus cabang. "NU sebagai ormas terbesar di Indonesia diyakini dapat memberikan pelayanan itu secara luas dan merata, " ujarnya.
Ajakan kerja sama itu disampaikan Menkes kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Menurutnya, ajakan kerja sama ini dapat membantu pemerataan pelayanan ini secara luas.
"Pemerataan itu sangat mungkin dilakukan mengingat 300 ribu posyandu tersebar di Indonesia dengan jumlah kader 5-10 ribu kader. Sehingga totalnya dapat mencapai 1,5 sampai 3 juta kader yang tersebar, " tuturnya.
Kerja sama lainnya, lanjut Menkes Budi, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan primer yang bersifat promotif dan preventif. Transformasi layanan kesehatan primer harus mendapat perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar, dengan fokus kepada promotif dan preventif.
Transformasi dimulai dari Puskesmas, Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga nantinya harus melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
*Itu karena Puskesmas saja tidak cukup, tapi harus dibangun juga klinik-klinik swasta untuk meningkatkan itu,” jelasnya.
Selanjutnya, tambah dia, program kerja sama mengurangi jumlah stunting di Indonesia. Salah satu upaya mengejar target tersebut, intervensi stunting perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran.
Menurut Menkes, salah satu penyebab stunting meningkat signifikan pada usia 6 sampai 23 bulan diakibatkan oleh kekurangan protein hewani pada makanan pendamping ASI (MPASI) yang mulai diberikan sejak usia enam bulan.
"Stunting itu caranya intervensi kesehatan dengan cara memberikan asupan protein hewani, yang paling gampang itu adalah telur dan akan baik jika itu diberikan ke bayi usia 6-23 bulan,” paparnya.
Lebih lanjut, Menkesd menjelaskan bahwa tubuh yang kekurangan asupan protein hewani, akan mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, gangguan regenerasi sel, sel tidak tumbuh dengan baik, belum lagi sistem kekebalan tubuh terganggu, jadi sering sakit, massa otot tidak bertambah.
Itulah sebabnya susah berkembang atau bertumbuh kalau kekurangan protein hewani. Sehingga juga menyebabkan stunting dan gangguan kognitif.
"Protein hewani, tidak harus makanan mahal. Tiga sumber protein hewani yang udah dan murah adalah telur, ikan, dan susu,” tegas Menkes.
