Bandar Lampung, NU Online Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkapkan bahwa memasuki tahun politik dan menjelang Pemilu 2024, kerap muncul politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik yang berpotensi membuat jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia.
Dampak negatif politik identitas dapat dirasakan dalam catatan perjalanan demokrasi di Indonesia pada Pemilu serentak 2019. Pada pesta demokrasi tersebut muncul polarisasi yang mengakibatkan ketidakharmonisan akibat politik identitas yang muncul. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan isu-isu tersebut kembali muncul dalam Pemilu tahun 2024 mendatang.
Terlebih saat ini, teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat yang memudahkan kelompok-kelompok radikal melakukan provokasi kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan berbagai motif yang diusungnya.
Menghilangkan praktik politik identitas akan menjadi salah satu pekerjaan rumah penting bagi Indonesia menjelang Pemilu 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting, terlebih karena berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi.
Terkait dengan hal ini, ia meminta Majelis Ulama Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Peran dan tugas yang diemban oleh MUI menurutnya menjadi harapan semua, bukan hanya umat Islam, tetapi bangsa Indonesia secara keseluruhan.
"Karena saya yakin kehadiran MUI dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara, ikut memecahkan berbagai permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh umat, tetapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia seutuhnya," ujarnya pada Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, di Hotel Golden Tulip Springhill, Sabtu (28/10/2023).
Terkait dengan hal ini, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof Moh. Mukri mengatakan bahwa organisasi yang menjadi payung besar umat Islam ini memang memiliki platform gerakan sebagai Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah). Dengan prinsip ini, maka seharusnya terjalin keharmonisan antara MUI dan Pemerintah di seluruh tingkatan.
Menurutnya jika ada Pengurus MUI di masing-masing tingkatan tidak bersinergi, maka ia menyebutnya sebagai sebuah ketidakwajaran. MUI harus mendukung dan memberi masukan baik kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kegiatan ini diikuti oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI Provinsi Lampung, dan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, serta Pimpinan Ormas Islam tingkat Provinsi Lampung.
Acara ini mengangkat tema Optimalisasi Peran MUI Lampung sebagai Perekat Bangsa dalam Mendukung Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat tersebut.
