Bandarlampung, NU Online Lampung
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Prof. H Mohammad Mukri mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan kerukunan dan terus menguatkan persatuan pasca rampungnya proses pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024.
Sikap ini merupakan bentuk kedewasaan sekaligus wujud sikap moderat dalam berdemokrasi yang menjadi sistem dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Sikap moderat sendiri merupakan gen yang telah diwariskan nenek moyang dan leluhur bangsa Indonesia sejak zaman dulu yang harus terus dipegang teguh.
Pemilu jelasnya, merupakan salah satu instrumen dalam kehidupan berdemokrasi yang setiap warga negara memiliki hak untuk menyalurkan hak pilih dan hak suaranya. Keterlibatan warga dalam proses demokrasi yang sudah diatur mekanismenya ini, merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
“Alhamdulillah, proses pemungutan suara sudah selesai. Sampai saat ini suasana di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Lampung adem-adem saja. Mari kita tetap menjaga kerukunan dengan suasana harmonis, damai, dan tentram ini,” ungkapnya di Bandarlampung, Senin (19/2/2024).
Ia menilai secara umum, proses pemilu 2024 berjalan dengan baik. Hal ini terlihat salah satunya dari lancarnya tahapan-tahapan yang dilalui sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Ia menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait, atas kinerja yang maksimal dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Kita harus beri rasa hormat kepada panitia dan petugas yang sudah memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, sehingga pelaksanaan Pemilu ini bisa nyaman, aman, dan damai," katanya.
Ia juga menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2024 ini tinggi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya berdemokrasi sudah semakin baik.
Terkait dengan hasil Pemilu, Prof Mukri mengingatkan seluruh elemen untuk bersabar menunggu hasil resmi real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apapun hasil nanti yang ditetapkan oleh KPU selaku penyelenggara harus dihormati dan semua pihak harus legowo.
Jika ada pihak yang merasa kurang puas dengan keputusan hasil akhir KPU, Prof Mukri berharap untuk dapat ditempuh melalui jalur hukum yang resmi sehingga bisa segera diproses. Aduanpun lanjutnya, harus didasari dengan bukti-bukti yang kuat sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan.
"Silahkan sampaikan aduan ketidakpuasan itu lewat jalur-jalur resmi seperti KPU maupun Bawaslu, tentunya harus disertai bukti. Jangan sampai aspirasi itu justru berpotensi membuat gaduh di tengah masyarakat," harapnya. (Muhammad Faizin)
