• logo nu online
Home Warta Syiar Bahtsul Masail Keislaman Khutbah Teras Kiai Pernik Kiai Menjawab Pendidikan Opini Literasi Mitra Pemerintahan Ekonomi Tokoh Seni Budaya Lainnya
Selasa, 16 Agustus 2022

Warta

Jelang Tahun Politik, Waspadai Kelompok Kapitalisasi Sentimen dan Isu Agama

Jelang Tahun Politik, Waspadai Kelompok Kapitalisasi Sentimen dan Isu Agama
Pertemuan Pj Bupati Pringsewu dan Pengurus MUI Pringsewu. (Foto: Istimewa)
Pertemuan Pj Bupati Pringsewu dan Pengurus MUI Pringsewu. (Foto: Istimewa)

Pringsewu, NU Online Lampung
Jelang tahun politik 2024, seluruh elemen masyarakat harus mewaspadai kelompok-kelompok yang melakukan kapitalisasi sentimen agama untuk mencapai hasrat dan kepentingan politiknya. Kelompok-kelompok ini mempolitisasi dan 'menunggangi' isu agama yang memang memiliki pengaruh kuat dalam pola pikir setiap umat beragama.

Terlebih bagi umat Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia harus benar-benar mampu memilah dan memilih berbagai informasi agar tidak mudah terprovokasi. Kesejukan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan beragama sangat terpengaruh dengan dinamika yang terjadi di kalangan umat Islam.

Inilah beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pringsewu, Lampung bersama Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah di kantor Pemda Pringsewu, Selasa (28/6/2022).


Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum MUI Pringsewu KH Hambali berharap pemerintah lebih intensif melakukan deteksi dini pada kelompok, paham, dan aliran keagamaan terlebih jelang tahun politik pada 2024 mendatang. Deteksi dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak-gejolak yang muncul.

Deteksi dini bisa dilakukan melalui pengawasan dan pendataan paham dan aliran keagamaan dengan detail berdasar nama, lokasi, dan pergerakan paham-paham tersebut. Pemerintah berkolaborasi bersama MUI juga harus terus menguatkan gerakan moderasi beragama dengan terus menanamkan prinsip Islam Wasathiyah pada umat Islam.

Saat ini juga bisa dilihat dan dirasakan sendiri di Indonesia bermunculannya aliran-aliran keagamaan transnasional yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Indonesia. Paham intoleran yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme ini harus ditangani dengan serius.

"Tidak hanya dengan menurunkan plang saja. Tapi harus dilakukan pembinaan karena ini menyangkut keyakinan dan pemahaman agama," kata Pj Bupati Adi Erlansyah.

Ia menyebut bisa saja plang sudah diturunkan dan kondisi terlihat kondusif. Namun sebenarnya pemahaman radikal dan ekstrem masih bercokol dalam pikiran dan hati para anggotanya. Kelompok ini terus bergerak melakukan provokasi melalui berbagai cara di antaranya melalui media sosial.

Pembinaan dan pengawasan secara intensif ini diharapkan mampu mewujudkan kondusivitas dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi dan situasi kondusif ini lah yang menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan.

"Tidak mungkin bisa membangun tanpa ada kondusivitas. Mari jaga kebersamaan dan jaga masyarakat agar tidak terpengaruh paham-paham yang merusak kondusivitas," ajaknya.

Selain terkait pemahaman keagamaan yang bisa mempengaruhi kondusivitas daerah, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai hal tentang peran MUI dalam membimbing dan membina umat Islam. (Muhammad Faizin)


Editor:

Warta Terbaru