Bandarlampung, NU Online Lampung
Menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung H Puji Raharjo menjabarkan 9 pedoman politik warga NU yang menjadi panduan berpolitik. Pedoman tersebut adalah sebuah panduan agar pengurus dan warga NU memahami posisi Nahdlatul Ulama dalam kancah politik.
Hal ini diungkapkannya saat menjadi pembicara pada Dialog Kebangsaan dalam Rangka Menyambut Tahun Politik Tahun 2024 bersamaan dengan acara Milad ICMI ke 33 tahun 2023 di di Gedung Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), Jl. .ZA. Pagar Alam Gedong Meneng Bandar Lampung, Kamis (7/12/2023).
“Pedoman ini penting sebagai panduan dalam berpolitik khususnya jelang Pemilu 2024. Mari pedomani panduan ini,” katanya sekaligus mengajak pengurus dan warga NU untuk memegang kuat pedoman tersebut.
Dalam menyikapi pesta demokrasi ini, ia mengibaratkan Pemilu sebagai stasiun singgah untuk sementara yang harus dilewati, bukan stasiun yang menjadi tujuan utama. “Jangan sampai terlena saat istirahat di stasiun sementara yang mengakibatkan tidak sampai pada stasiun dan tujuan utama dari sebuah perjalanan,” katanya.
Ia pun merinci 9 pedoman politik warga NU yang bertujuan untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984. Pedoman yang disusun pada Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta adalah sebagai berikut:
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.
- Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
- Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
- Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Selain Ketua PWNU Lampung, hadir pula pada acara tersebut Sekda Provinsi Lampung Fahrizal, Wakapolda Brigjen Pol Umar Effendi, Danrem 043 Brigjend TNI Iwan Ma,'ruf, Ketua PW Muhammadiyah Prof. Sudarman, Ketua ICMI Orwil Lampung Prof. Yusuf Barusman dan dimoderatori oleh H Iskandar Zulkarnain.
