Peneliti Sebut Penulisan Ulang Sejarah Indonesia sebagai Produk Politik, Bukan Akademik

Jakarta, NU Online Lampung

Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) Grace Tjandra Leksana menilai argumen Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon yang menyebut proyek penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai bentuk pemutakhiran sejarah, tidak tepat. 

 

Sebelumnya, Fadli Zon mengklaim bahwa saat ini proses penulisan ulang sejarah Indonesia tengah memasuki tahapan uji publik. Hal itu disampaikannya saat ditemui NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Senin (21/7/2025).

Menurut Grace, contoh-contoh yang disampaikan Fadli Zon selalu berkaitan dengan temuan arkeologis dan kerajaan, tanpa menyentuh peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Indonesia.

 

 "Maka SNI (Sejarah Nasional Indonesia) ini menjadi produk politis, bukan produk keilmuan. Sama seperti masa Orba," katanya dilansir  NU Online pada Selasa (22/7/2025).

 

 "Karena ini lebih ke produk politik, bukan produk akademik. Segala tahapan dan akademisi yang terlibat di dalamnya hanya untuk melegitimasi, atau mungkin lebih tepatnya menyelimuti bahwa ini produk akademik," tambahnya. 

 

Sejarawan Universitas Negeri Malang itu menilai bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini mengabaikan kepentingan publik, terutama para penyintas pelanggaran HAM, sekaligus merusak kesesuaian sebagai kesatuan antara sejarah sebagai disiplin ilmu. 

 

"Bersama AKSI kemarin kami sudah mengeluarkan pernyataan publik yang mengkritik proyek FZ (Fadli Zon) ini. Produk ini melukai publik, terutama kelompok korban pelanggaran HAM, dan juga mencederai sejarah sebagai ilmu," katanya. 

 

Bahkan, Sejarawan Universitas Nasional (Unas) Andi Achdian mengaku tidak meyakini terkait progres Fadli Zon yang akan melibatkan masyarakat saat uji publik penulisan sejarah ulang nasional. 

 

"Kalau respons, saya tetap tidak percaya semua masukan publik diterima. Semua jalan sendiri. Yang terjadi juga sosialisasi di antara mereka sendiri, tidak ada dialog benar-benar," katanya saat dihubungi NU Online pada hari yang sama.

 

Andi juga pernah berkomentar bahwa dalam proses penulisan sejarah, pemerintah perlu membentuk komite independen.

 

 "Negara-negara yang dengan tradisi yang lebih baik punya itu (komite independen). Inggris memberikan ke kampus atau tokoh-tokoh ternama yang punya kredibilitas untuk menjalankan, dan mereka tidak bilang itu official (resmi) karena mereka tahu konsekuensinya," kata Andi dalam sebuah siniar di kanal Youtube NU Online.