Jelang Konferwil, Gowais Lampung Minta Kepengurusan PWNU Kembali ke Pesantren

Lampung Timur, NU Online Lampung

Gowais Lampung atau Komunitas para Gus se-Lampung meminta agar kepengurusan PWNU Lampung back to (kembali ke) pesantren. Hal itu karena basis utama Nahdlatul Ulama berasal dari pesantren.

Pernyataan itu disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalamah Braja Dewa, Kabupaten Lampung Timur, KH Imam Sibaweh kepada NU Online Lampung, Ahad (29/1/2023).

“Misi back to pesantren ini bukan tanpa alasan, karena banyak kader-kader NU berasal dari pondok pesantren,” katanya.

Menurut putra Almaghfurlah KH Ahmad Shodiq itu, di pondok pesantren sampai saat ini mempertahankan ajaran Aswaja An-Nahdliyah dan mengamalkannya.

“Beberapa waktu yang lalu perwakilan pondok pesantren mengadakan pertemuan. Gowais Lampung ingin ikut mewarnai Konferensi Wilayah (Konferwil) dengan mengusung agenda back to pesantren. Baik lokasi Konferwil, maupun calon yang akan diusung,” ujar Gus Baweh sapaan akrabnya. 

Gowais se-Lampung membahas isu hangat yakni terkait pemilihan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung. 

“Gowais se-Lampung memiliki misi besar mengusung back to pesantren dan ikut andil dalam Konferwil. Serta berharap Ketua PWNU ke depan merupakan sosok yang berangkat dari latar belakang pesantren,” katanya.


Terkait dengan pelaksanaan Konferwil sampai dengan berita ini dimuat, PWNU Lampung belum menentukan kepastian tempat dan tanggal pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah ini. Sebelumnya, persiapan Konferwil sudah dimulai dari gelaran Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PWNU Lampung yang digelar pada Oktober 2022 lalu di Hotel Horison Bandarlampung.
 

Pada Mukerwil PWNU Lampung itu sendiri dideklarasikan anti politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan. Sikap anti politik uang itu juga merupakan keputusan bahtsul masail PWNU Lampung beberapa waktu lalu yang mengharamkan politik uang.
 

Penjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Prof Wan Jamaluddin mengatakan bahwa deklarasi tersebut didasari oleh kehidupan demokrasi di Indonesia semakin menuju ke arah yang lebih baik. Namun dalam perjalanannya masih terdapat noktah-noktah yang mencemari kehidupan demokrasi. 
 

Di antara isi deklarasi tersebut adalah melarang dan mengharamkan segala bentuk politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan pada institusi kenegaraan dan ormas. Dalam deklarasi juga mengharamkan pemimpin yang di hasilkan dari proses demokrasi yang menggunakan politik uang baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi dengan modus apapun.
 

PWNU Lampung mengimbau seluruh warga masyarakat khususnya warga NU untuk melawan politik uang dalam memilih pemimpin pada setiap tingkatan. 

(Rifai Aly)