FGD Eksistensi Penyebaran Paham Khilafah, Upaya PMII Cegah Radikalisme
Bandar Lampung, NU Online Lampung
Focus Group Discussion (FGD) tentang eksistensi penyebaran paham khilafah, upaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mencegah radikalisme. Akademisi Universitas Indonesia, Sapto Priyanto mengatakan dalam hal tindakan penyebaran paham khilafah hendaknya aparatur negara bertindak tegas.
“Jika masih ada warga negara baik pribadi maupun kelompok yang melakukan tindakan penyebaran paham khilafah maka hendaknya aparatur negara bertindak tegas. Karena pada dasarnya kelompok-kelompok tersebut hanya akan menodai negara kita yaitu Indonesia” katanya.
Menurutnya sama halnya dengan ketika ada warga negara yang menyebarkan paham ateisme, komunisme, marxisme-leninisme yang juga jelas-jelas dinyatakan bertentangan dengan Pancasila.
Ketua Pelaksana, Nur Hamzah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan peserta berjumlah 90 luring dan 110 daring.
“Kegiatan ini digelar sebagai bentuk pengawalan dan respon terhadap penyebaran paham khilafah terutama soal insiden Khilafatul Muslimin yang sempat menjadi headline pemberitaan nasional,” ujarnya pada FGD yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PMII Bandar Lampung di Aula Perpustakaan Universitas Lampung, Kamis (7/7/2022).
PC PMII Bandar Lampung menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya di antaranya akademisi Universitas Indonesia Sapto Priyanto, Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Muhammad Firsada dan Ketua Umum PC PMII Bandar Lampung Muhammad Julianto.
Ketua PC PMII Bandar Lampung, Muhammad Julianto mengatakan, selain mempertegas fungsi kampus sebagai wadah pemikiran dan diskusi berbagai topik persoalan. Tentu FGD ini bukan berniat untuk memberikan justifikasi atau penghakiman atas kelompok tertentu.
“Bagaimana bentuk dan upaya penegakan hukum terbaik terhadap kelompok yang disinyalir memiliki ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila harus menjadi poin utama,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan konsensus soal Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sifatnya final, harus mampu diterjemahkan semua pihak sebagai titik tumpu, titik temu, dan titik tuju bangsa Indonesia. FGD ini sangat menambah wawasan karena dihadiri oleh berbagai pihak sehingga banyak pendapat dan sudut pandang yang hadir untuk akhirnya bisa dipersatukan.
“Alhamdulillah, agenda ini membuktikan kalau soal keberlangsungan negara, masih banyak pihak yang terus punya perhatian dan kepedulian di tengah candunya apatisme pada generasi milenial,” ujarnya.
Mantan Napiter, Edi Santoso memberikan testimoni bagaimana doktrin soal radikalisme bisa menyasar berbagai kalangan. “Hati-hati doktrin radikalisme bisa ditujukan kepada semua kalangan,” katanya.
(Evita Hersa Adelia)
