• logo nu online
Home Warta Syiar Bahtsul Masail Keislaman Khutbah Teras Kiai Pernik Kiai Menjawab Pendidikan Opini Literasi Mitra Pemerintahan Ekonomi Tokoh Seni Budaya Lainnya
Kamis, 20 Juni 2024

Pemerintahan

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Penanggulangan TBC

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Penanggulangan TBC
Sekdaprov dan stakeholder terkait mengikuti rakor pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC (Foto: Istimewa)
Sekdaprov dan stakeholder terkait mengikuti rakor pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC (Foto: Istimewa)

Bandar Lampung, NU Online Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penanggulangan Tuberculosis (TBC) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari Ruang Command Center L. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/6/2024).


Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut mengungkapkan angka inflasi di Indonesia berada di angka yang cukup baik.


“Inflasi global kita saat ini, kita di angka 2,84% itu adalah peringkat ke 73 dari 186 negara di dunia, artinya kita bagus posisinya. Beberapa negara inflasi sangat tinggi. Kemudian untuk di G20, kita juga cukup baik di angka 2,84% peringkat 14 dari 24 negara dan kemudian di tingkat Asean terjaga cukup baik di angka tersebut, peringkat 6 dari 11 negara Asean,” ungkapnya.


Mendagri menjelaskan apabila angka inflasi Indonesia terlalu rendah juga akan buruk bagi sebagian besar masyarakat yang merupakan produsen.


“Kita tidak pernah mentarget seperti Brunei Darussalam -0,2% karena kita selain negara konsumen juga negara produsen yang harus mendapatkan angka yang bisa menyeimbangkan antara menyenangkan konsumen, barang ada harga terjangkau, tapi juga menyenangkan para produsen, petani dan lain-lain,” tuturnya. 


Ia melanjutkan, kalau terjadi devaluasi inflasi terlalu rendah maka kasian pedagang, pengusaha, pabrik, petani karena mereka akan bahkan bisa rugi menutup ongkos produksi.


Mendagri juga mengungkapkan secara resmi pada awal bulan, angka inflasi di Indonesia pada posisi year-on-year nya 2,84% dibanding dengan bulan sebelumnya year-on-year nya 3%.


“Jadi terjadi penurunan. Tapi indikator yang paling penting adalah inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan April ke bulan Mei baru kali ini sepertinya dari tahun kita mulai rapat September 2022 itu terjadi deflasi -0,03% dan kita melihat dari sebelumnya 0,25%,” ungkapnya.


Mendagri juga menjelaskan bahwa sebelumnya makanan minuman dan tembakau selalu berada di posisi merah dan saat ini sudah tidak merah lagi.


“Selama ini yang nomor 1 adalah makanan minuman dan tembakau merah terus, tapi di bulan Mei makanan minuman dan tembakau bahkan -0,29% artinya barang pangan tersedia dan harganya terjangkau. Ini adalah indikator bagus,” ungkapnya.


Namun demikian, Mendagri mengingatkan angka nasional ini bukan berarti menggambarkan angka di tingkat daerah, sehingga diperlukan upaya beberapa daerah dalam menstabilkan angka inflasi yang masih tinggi di daerahnya.


Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, cabai rawit merupakan komoditas pangan yang perlu diwaspadai kenaikannya.


“Berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada Minggu pertama Juni 2024 ini, komoditas pangan yang perlu diwaspadai adalah cabai rawit. Komoditas ini mengalami peningkatan harga dan penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga,” jelasnya.


Amalia juga mengatakan pada komoditas pangan, harga bawang merah menunjukkan penurunan yang signifikan pada M1 Juni 2024. Sementara harga bawang putih, telur ayam ras, dan gula pasir juga perlahan mengalami penurunan.


Sementara itu, terkait Penanggulangan Tuberculosis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-2 negara dengan jumlah kasus baru TBC tertinggi di dunia setelah India.


Dengan dampak TBC yang bersifat multidimensional, Menko PMK mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan penanggulangan TBC, yang di antaranya :


Pertama, Pemda agar melaksanakan penanggulangan TBC dengan konvergensi semua intervensi dan libatkan semua OPD dan stakeholders relevan.


Kedua, bentuk dan pastikan berfungsinya Satgas TBC desa/kelurahan/kecamatan dan TP2TB tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pastikan implementasi setiap intervensi berjalan konsistensi dan keberlanjutan.


​​​​​​​Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi hingga ke tingkat desa/kelurahan secara rutin, konsisten dan berkelanjutan.


“Mudah-mudahan kita bisa segera menuntaskan TBC untuk Indonesia sampai pada tahun 2030 ke depan,” harapnya.


Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin memaparkan, target penurunan TBC di Indonesia ini selaras dengan target yang dari World Health Organization (WHO). 


“Di mana target nasional mentargetkan pada tahun 2025 ditargetkan Insidensi TBC turun 50% 163 per 100 ribu penduduk dan target WHO mentargetkan Insidensi turun 50% dan Kematian akibat TB turun 75%,” paparnya. 


Pada tahun 2030 target nasional mentargetkan Insidensi turun 80% 65 per 100 ribu penduduk kematian turun menjadi 6 per 100 ribu dan target WHO mentargetkan Insidensi TBC turun 80% Kematian akibat TB turun 90%.


Menkes dalam kesempatan tersebut juga memaparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan TBC di antaranya :

1. Pencegahan melalui Integrasi Pemberian Terapi Pencegahan TB (IPT) dengan Investigasi Kontak Serumah, Imunisasi BCG Imuniasi Dasar Lengkap dengan pemantauan digital (ASIK) serta Pengembangan Voksin TB

2. Melakukan Penemuan kasus, Penemuan kasus aktif (ACF) pada populasi umum, populasi berisiko serta kontak erat, Perluasan akses diagnosis TB (TCM) dan penunjang lain (Chest X-ray), integrasi data pencatatan dan pelaporan melalui Satu Sehat & SITB serta Pelatihan SDM TB melalui e-leaming.

3. Terapeutik seperti Regimen BPal/M pengobatan TRO Jangka Pendek 6 bulan, penelitian operasional Regimen HPMZ untuk pengobatan TBSO 4 bulan, dukungan komunitas dalam inisiasi dan keberlanjutan pengobatan, dukungan biaya transport posien TB Resisten Obat, serta Peningkatan kapasitas nakes dengan Coaching TB.

4. Melakukan Promosi Kesehatan seperti Pemanfaatan website dan madia sosial untuk KIE masyarakat umum, Kampanye TB bersama masyarakat dan multisektor dalam Hari TB Se-Dunia dan Hari Kesehatan Nasional, serta pemberdayaan masyarakat melalui pemberian informasi, penyuluhan dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan TB. 
 


Pemerintahan Terbaru