Hingga 1 Juli Terjadi 198 Bencana, Lampung Perkuat Strategi Penanggulangan dan Prioritaskan Penurunan Resiko

Bandar Lampung, NU Online Lampung
Pemprov  Lampung terus berupaya memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, dalam upaya mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar saat menjadi lnspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bulanan di lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/7/2025).

"Di tahun anggaran 2025, BPBD Provinsi Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41%, tentunya sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah," kata Sulpakar yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.

 

Gubernur menyadari bahwa penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana, Hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat, dan setelah bencana.

Provinsi Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah). 

 

"Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim," jelasnya.

 

Dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa, Gubernur juga menyadari bahwa tantangan penanggulangan bencana di Lampung terus meningkat.  

 

"Diperlukan kinerja yang lebih baik, sinergi antarpemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah," tegasnya.

 

Agenda Pembangunan Nasional 2025 dan Visi Gubernur 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas', ditetapkan penurunan Indeks Risiko Bencana sebagai indikator utama pembangunan daerah.

 

"Peningkatan ketahanan wilayah pun menjadi tolok ukur kinerja BPBD. Untuk itu, langkah ke depan harus lebih terfokus, dengan strategi utama berupa penanganan tematik kawasan rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder serta penguatan tata kelola kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor," lanjutnya.

 

Gubernur menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menjadi bagian integral pembangunan, bukan penghambat.