Etika Pemilihan Pejabat Publik, Tekankan Kompetensi dan Integritas

Sering kita  mendengar bahwa dalam seleksi kerja harus ada orang dalam, agar dapat diterima. Tanpa orang dalam kita bukan siapa-siapa, walaupun memiliki kompetensi atau kemampuan di bidangnya. 

 

Akibatnya, tidak sedikit orang diterima seleksi kerja atau memegang suatu jabatan adalah orang-orang yang tidak mampu bekerja, gagap, dan cenderung korup. Hal itu karena ketika masuk kerja, mereka juga harus menyetor sejumlah uang pada orang dalam tersebut.

 

Sebagai umat Muslim, dalam memilih pemimpin atau personel yang menduduki sebuah jabatan, seharusnya meneladani apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw. 

 

Dikutif dari NU Online, diceritakan, ketika sebagian sahabat diangkat menjadi pimpinan perang, mengelola anak yatim, diberi tugas memimpin wilayah tertentu, salah seorang sahabat bernama Abu Dzar al-Ghifari bertanya kepada Nabi saw, “Mengapa engkau tidak mempekerjakan aku, wahai Rasul?”   

 

“Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah, sedangkan jabatan adalah amanah. Sungguh pada hari kiamat, jabatan akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil dengan hak dan menunaikan kewajiban yang ada pada jabatan tersebut”, jawab Nabi saw.  

 

Makna lemah dalam pernyataan Rasulullah itu bukan berarti Abu Dzar merupakan sosok yang lemah secara lahir maupun batin. Hanya saja, maknanya lebih diarahkan kepada Abu Dzar yang tidak memiliki kelayakan untuk memegang jabatan.  

 

Dengan penolakan Nabi saw terhadap permintaan Abu Dzar, kita dapat memahami bahwa beliau bukan sosok yang sembarang dalam menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin. Bagi Nabi saw, pejabat harus memiliki kelayakan dan kompetensi yang berkaitan dengan tupoksi kerjanya.    

 

Kriteria Ideal Pejabat Publik Menurut Nabi saw 

Karena kepemimpinan atau memegang suatu jabatan dalam pandangan Nabi saw tidak mudah, beliau menasihati sahabat-sahabatnya agar jangan sembarangan mengambil jabatan. Ada etika dan moral bagi pejabat publik yang harus dijalankan. 

 

Itulah yang disebutnya dalam hadits ‘kecuali siapa pun yang menjalankan kewajibannya dengan benar’ sebagaimana pada hadits berikut:   

 

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا  

 

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pejabat?’ Abu Dzar berkata, ‘Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda:’ “Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar” (HR Muslim).  

 

Berdasarkan hadits tersebut, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa Nabi saw menanamkan prinsip penting dalam memegang suatu jabatan, yaitu kompetensi serta sifat yang adil dan proporsional. 

 

Siapa pun yang menduduki kursi jabatan tanpa memiliki kualifikasi tersebut maka tinggal menunggu saja pengadilan akhirat yang akan membuatnya menyesal karena menerima jabatan yang tidak seharusnya ia pinta atau terima (An-Nawawi, al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin al-Hajjaj, [Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1392], jilid XII, halaman 211).   

 

Dari penjelasan tersebut, hendaknya kita dalam memilih pemimpin atau orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu,  melihat apakah yang bersangkutan cocok pada jabatan tersebut, bagaimana kemampuan dan rekam jejaknya.

 

Kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab besar dan kompleks, memerlukan tidak hanya kemampuan manajerial, tetapi juga integritas moral yang kuat.