Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Lampung untuk Penyerapan Aspirasi

Bandar Lampung, NU Online Lampung 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fredy menerima Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (13/11/2024).

 

Pj Sekdaprov Lampung, Fredy dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan tahun anggaran 2024 ini telah menetapkan sebanyak 15 Peraturan Daerah (Perda) dan 29 Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk capaian dalam pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

 

"Beberapa masukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum yang perlu mendapat dukungan saran dan masukan dari Badan Legislasi DPR RI, yaitu terkait Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) setelah memperoleh Persetujuan Substansi (Persub)," ujarnya.

 

Kemudian Pelaksanaan Harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi serta peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap kemampuan Penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan.

 

Selain hal tersebut, Fredy juga menyampaikan mengenai pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang hukum dalam rangka pembinaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi Perda dan Perkada Kabupaten/Kota terutama terhadap penetapan Perda dan Perkada tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

 

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan mengungkapkan secara spesifik tugas Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan Prolegnas adalah mengkoordinasikan, menyusun program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk lima tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah dan DPD.

 

"Kita dalam bulan ini akan menyusun Prolegnas prioritas yaitu Prolegnas RUU Tahun 2025 dan kemudian juga jangka menengahnya yaitu tahun 2025-2029," tuturnya.

 

Menurutnya, kedatangan ini untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan yang mudah-mudahan akan menjadi satu kontribusi baik bagi Badan Legislasi dan tentunya ini menyambung daripada program kita kemarin bahwa Badan Legislasi ini memang adalah etalase DPR RI.

 

"Melalui pertemuan ini diharapkan akan mendapatkan titik temu dari isu yang dihadapi. Insyaallah pada hari ini pertemuan kita akan menghasilkan aspirasi atau mendapatkan aspirasi yang mudah-mudahan menjadi titik temu beberapa daerah dan juga merancang rancangan yang sudah menjadi isu," katanya.