Tekan Inflasi, DPRD Lampung Minta Pemprov Rumuskan Empat Langkah Strategis Jelang Lebaran
Selasa, 25 Maret 2025 | 07:31 WIB
Bandar Lampung, NU Online Lampung
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri menyoroti pentingnya langkah konkret dalam menekan potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung untuk lebih responsif dan tidak hanya mengandalkan kebijakan jangka panjang, tetapi juga menerapkan langkah strategis yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
“TPID harus bergerak lebih cepat dalam mengantisipasi inflasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar karena keterlambatan kebijakan. Apalagi menjelang Idul Fitri, permintaan meningkat dan harga cenderung naik. Ini harus diantisipasi,” ujar Fauzi Heri dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).
Untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan barang di Lampung, Fauzi Heri menekankan 4 langkah strategis yang dapat segera dijalankan oleh TPID, yaitu memperbanyak operasi pasar, menjamin kelancaran distribusi barang, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha, serta mengembangkan sistem pemantauan harga berbasis digital untuk deteksi dini lonjakan harga.
“Optimalisasi operasi pasar menjadi langkah utama yang harus diperbanyak di berbagai kabupaten/kota guna memberikan akses harga terjangkau bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya dengan adanya pasar murah, masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih stabil tanpa harus khawatir dengan spekulasi pasar.
Legislator dari Fraksi Gerindra itu juga menjelaskan pentingnya jaminan kelancaran distribusi barang. Menurutnya, distribusi yang terganggu akan memicu kelangkaan barang yang kemudian menyebabkan lonjakan harga.
Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan rantai distribusi berjalan lancar, terutama untuk komoditas yang banyak dibutuhkan menjelang lebaran, seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging.
“Pastikan tidak ada gangguan distribusi, baik dari sisi transportasi maupun pasokan. Pemerintah harus memastikan rantai distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu lonjakan harga,” katanya.
Selain itu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandar Lampung itu juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan sektor swasta.
Dibutuhkan kerja sama erat dengan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), Bulog, serta pelaku usaha dan distributor agar pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil.
“Inflasi tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah daerah. Harus ada sinergi dengan pemerintah pusat, produsen, dan distributor agar harga tetap terkendali,” tuturnya.
Selain itu, Digitalisasi Pemantauan Harga dan Early Warning System dapat menjadi inovasi yang perlu segera diterapkan. Fauzi Heri mendorong TPID untuk menggunakan teknologi dalam memantau harga pasar secara real-time, sehingga lonjakan harga bisa terdeteksi sejak dini dan tindakan pencegahan bisa segera dilakukan.
“Kita butuh sistem yang lebih modern, semacam Early Warning System, agar kenaikan harga bisa diantisipasi lebih dini. Dengan teknologi, pengawasan akan lebih efektif dan kebijakan bisa diambil lebih cepat,” pungkasnya.
Terpopuler
1
Berangkat 8 Mei 2025, Ini Pesan-pesan untuk 352 Calon Jamaah Haji Pringsewu
2
Khutbah Jumat: Bulan Syawal, saatnya Mengenang Sejarah Perjuangan Umat Islam
3
Hukum Memelihara Anjing dalam Agama Islam
4
Optimalisasi Zakat Digital, LAZISNU PWNU Lampung Gelar Bimtek Pengelolaan ZIS Berbasis Web
5
Ketua PWNU Lampung Dorong ISNU Perkuat Peran Strategis Tangani Masalah Generasi Muda
6
Talkshow Indonesia Gelap, Fatikhatul Khoiriyah: Ruang Berekspresi Mahasiswa, Indikator Utama Sehatnya Demokrasi
Terkini
Lihat Semua