Penting Perkuat Sinergi Pemda dan Ormas Sosial Keagamaan untuk Pembangunan Berkualitas

Pringsewu, NU Online Lampung

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, H Muhammad Faizin mengatakan bahwa sinergitas antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Sosial Keagamaan sangat penting dalam membangun daerah yang sejahtera, maju, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

 

Konsep ini jelasnya, sering dikaitkan dengan prinsip membangun daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dan mendapat ampunan Tuhan). Ia mengungkapkan beberapa alasan utama mengapa kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

 

Pertama jelasnya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan publik, sementara Ormas Sosial Keagamaan memiliki pengaruh dalam pembentukan moral dan budaya masyarakat. 

 

“Sinergi ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat,” katanya saat hadir pada acara Pelepasan Marindo Kurniawan dari tugasnya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu di Kantor Bupati, Jumat (14/2/2025).

 

Kedua lanjutnya, ormas keagamaan sering kali memiliki program sosial, seperti bantuan bagi kaum dhuafa, pendidikan gratis, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Jika pemerintah daerah mendukung program ini dengan regulasi yang tepat serta bantuan anggaran atau fasilitasi, maka dampaknya akan lebih luas dan berkelanjutan.

 

“Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas pendidikan formal, sementara Ormas Keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya memiliki lembaga pendidikan berbasis agama. Kolaborasi dalam penguatan kurikulum yang menyeimbangkan ilmu duniawi dan ukhrawi dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia,” ungkapnya.

 

Menurutnya, dengan keterlibatan aktif Ormas Keagamaan dalam membimbing masyarakat, potensi konflik sosial akibat perbedaan suku, agama, atau kepentingan politik dapat diminimalisir. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun dialog yang inklusif bersama para tokoh agama dan masyarakat.

 

“Konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi dan sosial tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Ormas Keagamaan dalam berbagai program sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan,” katamya.

 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Ormas Sosial Keagamaan harus bersinergi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program sosial, penguatan karakter masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan lingkungan. 

 

“Dengan kerja sama yang harmonis, pembangunan daerah tidak hanya akan berhasil secara materiil tetapi juga membawa keberkahan dan ridha Allah swt,” pungkasnya.

 

Hadir pada acara tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pringsewu H Muhammad Hambali, Ketua PD Muhammaddiyah H Garto, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pringsewu H Mahfud Ali dan seluruh tamu undangan dari jajaran Forkopimda Pringsewu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Pringsewu.