Warta

Penerapan Digdaya Persuratan NU, 4 Lembaga NU Ini Jadi Piloting

Jumat, 20 September 2024 | 07:00 WIB

Penerapan Digdaya Persuratan NU, 4 Lembaga NU Ini Jadi Piloting

Wasekjen PBNU Nur Hidayat (kanan) didampingi Sekretaris LP Maarif PBNU Harianto Oghie saat Rakornas LP Maarif NU 2024 dan Munas Pandu Maarif NU di Hotel Yuan Garden, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024) malam. (Foto: TVNU/Budi)

Jakarta, NU Online Lampung

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nur Hidayat mengatakan, ada empat lembaga yang menjadi titik awal perluasan aplikasi Digitalisasi Data dan Layanan (Digdaya) Persuratan NU. 


Keempat lembaga tersebut adalah Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif, Lembaga Takmir Masjid, Lembaga Wakaf dan Pertanahan, dan Lembaga Falakiyah.  


Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LP Ma’arif NU 2024 dan Munas Pandu Ma’arif NU di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (18/9/2024) malam.


“Insyaallah, akhir bulan ini implementasi perluasan Digdaya di level lembaga di PBNU akan dimulai untuk piloting 4 lembaga yaitu LP Ma'arif, Lembaga Takmir Masjid, Lembaga Wakaf dan Pertanahan, dan Lembaga Falakiyah  untuk menjadi lembaga piloting,” kata Nur Hidayat. 


Ia juga menjelaskan mengenai konsolidasi tata kelola merupakan konsolidasi yang penting dan sudah mengalami pembaruan dengan diterapkannya Digdaya Persuratan NU.  


“Tidak kalah penting, konsolidasi tata kelola, per 8 September sudah tidak ada surat yang disampaikan lewat WhatsApp untuk pengurus harian di PBNU. Jadi mau nggak mau ya harus buka aplikasi Digdaya Persuratan,” ungkapnya dikutip dari NU Online.  


Nur Hidayat juga menyampaikan, perbedaan dari adanya Digdaya Persuratan NU adalah tidak adanya lagi stempel lembaga dan digantikan dengan seal (segel) otorisasi dari pengurus setingkat. 


“Apa yang berbeda nanti salah satunya tidak ada lagi stempel lembaga. Ke depan, begitu surat selesai diproduksi oleh Maarif, oleh Falakiyah, atau lembaga apapun otorisasi seal (segel) nya itu harus mendapat otorisasi dari pengurus setingkat,” tuturnya.  


Selain itu, ia juga menjelaskan konsolidasi struktur yang harus ditata ulang karena sering disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan NU secara langsung dan tidak memiliki kaitan NU sebagai jamiyyah. 


“Konsolidasi struktur kita ini harus ditata ulang kalau perlu. Karena, kadang-kadang struktur ini dipakai hanya untuk momentum-momentum lima tahunan yang tidak ada kaitannya dengan NU secara langsung, tidak ada kaitannya dengan tugas tanggung jawab Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah,” tegasnya.  


Ia menekankan untuk bersama-sama membangun fondasi di perjalanan abad kedua NU. “Tetapi yang terpenting bagi kita semua hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama membangun fondasi untuk perjalanan itu di abad kedua ini, mau nggak mau harus dirubah harus dibongkar kita harus berkorban merelakan itu,” tambahnya.