IPNU Lampung Ajak Pemerintah dan Masyarakat Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual

Bandar Lampung, NU Online Lampung 

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Lampung, Ahmad Musthafa Azhom menyampaikan keprihatinan mendalam terkait semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa laki-laki di bawah umur. 

 

Kasus yang cukup menyita perhatian adalah dugaan kejahatan oleh guru taman kanak-kanak (TK) di Sleman serta pengasuh rumah yatim di Tangerang, yang keduanya menjadikan anak-anak sebagai korban. 

 

"Hal ini menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk mengambil langkah tegas dalam melindungi anak-anak, terutama dalam hal pencegahan kejahatan seksual," ujarnya kepada NU Online Lampung, Jumat (18/10/2024).

 

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini bukan hanya mencemarkan dunia pendidikan, tetapi juga menjadi tanda bahaya yang mengharuskan pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat luas untuk lebih serius dalam memperhatikan perlindungan anak. 

 

"Pemerintah, sebagai aktor utama dalam perlindungan anak, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai ancaman," ungkapnya.

 

Teori tanggung jawab negara menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak-hak dasar warganya, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak.

 

Ahmad juga menekankan pentingnya peran Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dengan tegas memerintahkan pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan tindakan kejam lainnya. 

 

"Ini termasuk memberikan lingkungan yang aman, baik di sekolah maupun di lembaga-lembaga asuhan, serta memastikan mereka mendapat perlindungan maksimal dalam perkembangan fisik dan mental," tuturnya.

 

Pemerintah daerah juga diharuskan memberikan perlindungan hukum yang efektif serta layanan rehabilitasi yang cepat bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

 

Selain pemerintah, ia menyoroti bahwa para pemuka agama memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan moral yang kokoh, yang dapat membentuk benteng bagi anak-anak dari perilaku menyimpang. 

 

"Para tokoh agama harus lebih proaktif dalam menyerukan pentingnya perlindungan anak, dan bekerjasama dengan pemerintah serta organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual," katanya.

 

Pendidikan agama dan moral harus dimulai dari lingkup keluarga dan sekolah agar anak-anak dapat memahami pentingnya menjaga diri dari ancaman-ancaman tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Kota Bandar Lampung, yang telah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak, harus mengambil langkah nyata dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri terkait Kota Layak Anak. 

 

"Ini bukan hanya sekadar gelar atau status, tetapi amanah yang harus diwujudkan dengan langkah konkret, seperti memperkuat peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang fokus pada perlindungan anak dari kekerasan seksual," ujarnya.

 

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah lain harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah, agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sejak dini, dan tidak menunggu hingga ada korban di Lampung.

 

Ahmad berpendapat bahwa tanggung jawab melindungi anak-anak tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Masyarakat harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama jika ada indikasi terjadinya kekerasan atau tindakan tidak pantas terhadap anak-anak. 

 

"Kolaborasi yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, serta lembaga agama sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak-anak," katanya.

 

Ia juga menegaskan komitmen PW IPNU Lampung untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan Bandar Lampung sebagai Kota Layak Anak yang benar-benar bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. 

 

"Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan Lampung yang ramah dan aman bagi anak-anak," katanya dengan penuh keyakinan.