80 Tahun Kemerdekaan, Rakyat Indonesia Belum Bebas dari Arogansi dan Represi

Jakarta, NU Online Lampung
 Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia justru diwarnai meningkatnya arogansi kekuasaan terhadap rakyat.  

 

Dalam pandangannya, pemerintah tidak hanya mengabaikan aspirasi publik, tetapi juga mengikis ruang demokrasi dan berpotensi mengulang pola otoritarian masa lalu.

 

"Menjelang Indonesia Merdeka yang ke-80, kita masih menyaksikan perilaku sewenang-wenang dari kekuasaan," ujar Usman kepada NU Online di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). 

 

Salah satu contoh yang disorot adalah kenaikan pajak hingga 250 persen di Kabupaten Pati tanpa konsultasi publik. Menurut Usman, kebijakan itu menunjukkan kepemimpinan yang arogan dan memicu gelombang protes besar-besaran, termasuk tuntutan agar bupati setempat mundur. 

 

Tak hanya itu, Usman mengingatkan kasus intimidasi terhadap Tempo yang dikirimkan bangkai kepala babi, serta pernyataan kontroversial Menteri ATR/BPN terkait status semua tanah yang katanya milik negara meski pernyataan tersebut sudah diralat.

 

"Kebijakan dan pernyataan pejabat publik seharusnya melalui kajian matang dan konsultasi dengan masyarakat, bukan dengan seenaknya. Kalau seperti ini, apa bedanya dengan pemerintahan kolonial?" katanya.

 

Kritik terhadap Narasi Sejarah dan Pengkultusan Individu

 

Amnesty juga menolak rencana pemerintah menulis ulang sejarah yang awalnya akan diumumkan pada 17 Agustus. Usman menyebut langkah itu berbahaya karena berpotensi menghapus catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan praktik represif Orde Baru. 

 

"Kalau sejarah hanya diakui satu versi, versi lain bisa dianggap subversi. Kami juga menolak rencana menetapkan Soeharto sebagai pahlawan," tegasnya.

 

Selengkapnya baca di sini