Bandarlampung, NU Online Lampung 
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Prof. H Muhammad Mukri, mengingatkan bahwa seorang pemimpin, baik pejabat publik maupun anggota legislatif, tidak hanya diukur dari kebijakan dan keputusan yang diambil, tetapi juga dari cara ia menyampaikan gagasan, kritik, dan pandangan di ruang publik.

Menurutnya, bahasa yang dipilih pemimpin mencerminkan kualitas kepemimpinan, kematangan emosional, serta penghormatan kepada masyarakat yang diwakilinya. Karena itu, bersikap santun dan memilih diksi yang tepat dalam berbicara merupakan sebuah keharusan, bukan sekadar anjuran.

“Ucapan pemimpin memiliki daya pengaruh yang luas. Pernyataan yang disampaikan pejabat atau anggota DPR tidak hanya menjadi konsumsi media, tetapi juga menjadi rujukan publik dalam menilai kredibilitas institusi," ungkapnya Jumat (29/8/2025).

"Kata-kata yang kasar, menyinggung, arogan, atau tidak terukur dapat menurunkan wibawa lembaga negara dan berpotensi memicu konflik sosial. Sebaliknya, tutur kata santun akan memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah maupun parlemen,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemimpin adalah teladan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada mereka untuk menunjukkan sikap yang dewasa dan arif dalam menyelesaikan perbedaan. 

“Keteladanan itu tidak hanya diwujudkan melalui tindakan, tetapi juga melalui komunikasi yang penuh etika. Pemimpin yang mampu mengendalikan emosi dan berbicara dengan bahasa yang sejuk akan menumbuhkan budaya dialog yang sehat dalam demokrasi,” tambah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini.

Prof. Mukri juga menilai bahwa diksi yang tepat mencerminkan kecerdasan. Pemilihan kata yang baik bukan hanya soal kesopanan, tetapi juga soal kejelasan dan efektivitas komunikasi. 

“Kata-kata yang dirangkai dengan cermat dapat menjelaskan substansi masalah, menyampaikan kritik dengan elegan, serta menawarkan solusi dengan tegas namun tetap menghargai pihak lain,” ungkapnya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, lanjutnya, masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga suasana kondusif melalui tutur kata yang santun. 

Terlebih di era digital saat ini, setiap ucapan pejabat publik dengan cepat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sedikit saja kesalahan dalam memilih kata bisa menimbulkan polemik panjang.

Oleh karena itu, pejabat dan anggota DPR harus menyadari bahwa tutur kata mereka adalah cermin moral dan intelektual bangsa. 

"Dengan berbicara santun, memilih diksi yang tepat, serta mengedepankan etika, pemimpin tidak hanya menjaga martabat pribadi dan institusinya, tetapi juga menumbuhkan budaya politik yang sehat, beradab, dan bermartabat,” pungkasnya.