Way Kanan, NU Online Lampung 

Jelang puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) PGRI menaruh harapan besar kepada Pemerintahan yang baru untuk dapat mempercepat laju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

 

"Pendidikan yang berkualitas akan terwujud manakala guru sebagai aktor utama pendidikan mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan hukum bagi guru," ujar Ketua PGRI Way Kanan, Aan Frimadona Roza, Rabu (11/12/2024). 

 

Adapun maraknya guru yang terlibat kasus pinjaman online ilegal, menurut data otoritas jasa keuangan (OJK), 42 persen guru terlibat pinjol illegal. Hal tersebut menunjukkan perlunya perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru.

 

"Adanya keterlibatan guru di berbagai daerah yang mengalami kekerasan, dilaporkan dan diproses hukum menunjukkan lemahnya perlindungan pada guru saat menjalankan profesinya dalam mendidik anak bangsa," ungkapnya.

 

Menurut Aan adanya Pasal-pasal perlindungan terhadap guru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diganti dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya, ternyata tetap tidak membuat guru aman dalam bertugas 

 

"Faktanya masih banyak guru-guru kita yang menjalani proses hukum karena menjalankan profesinya," katanya. 

 

Untuk itu, dalam kesempatan menjelang puncak  acara HUT ke-79 PGRI atau HGN pada 14 Desember 2024 di Jakarta, Aan atas nama pengurus PGRI Way Kanan mengusulkan dan memohon agar pemerintah bersama DPR menyusun Undang-Undang Perlindungan Guru. 

 

"UU ini dimaksudkan untuk melindungi dunia pendidikan, melindungi guru, siswa, tenaga kependidikan agar terbebas dari kekerasan," tuturnya.

 

Ia mengatakan PGRI sebagai organisasi profesi menjadi kekuatan moral intelektual para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memperjuangkan peningkatan harkat martabat anggotanya. 

 

PGRI harus lebih mengedepankan sikap terbuka/inklusif, dengan memegang teguh etika, merawat dan mengedepankan karakter bangsa yang silih asih, asah dan asuh dalam spirit organisasi yang mandiri, unitaristik/inklusif, dan non-partisan.

 

"Kami mengajak PGRI Way Kanan khususnya di semua tingkatan cabang dan ranting untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, bersikap terbuka dan adaptif terhadap perubahan serta terus menjaga kemitraan yang strategis dan konstruktif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.

 

Aan juga menagatakan jadikan PGRI sebagai rumah belajar yang nyaman bagi semua anggotanya. PGRI harus menjadi saluran aspirasi para anggotanya dalam memperjuangkan martabatnya dan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

 

PGRI juga menaruh harapan besar kepada Kementerian Pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru agar ada perubahan dan melakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai kebijakan dengan bijaksana.

 

"Kami sangat mengharapkan dalam proses kajian perubahan UU Sisdiknas untuk tidak menghentikan Tunjangan Profesi Guru (TPG), penuntasan segera sertifikasi guru, rekruitmen semua honorer dalam mekanisme PPPK dan ASN murni, serta tidak membeda-bedakan guru swasta dan guru negeri," katanya.

 

Pada acara puncak HUT ke-79 PGRI dan HGN di Jakarta nanti pengurus PGRI Way Kanan akan hadir 100 anggota PGRI perwakilan pengurus cabang dan ranting.