Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri Tekankan Peran Daerah Dalam Menjaga Inflasi
Bandar Lampung, NU Online Lampung
Kementrian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui virtual meeting, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian,
Senin (22/04/2024).
Rapat tersebut diikuti oleh para pemerintah daerah, termasuk
Inspektur Provinsi Lampung Fredy dan jajaran, yang mengikuti dari Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung,
Pada pengantarnya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kegiatan yang membahas pengendalian inflasi, agar terus dijaga dan dirawat.
"Perkembangan Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (Maret 2024 terhadap Maret 2023) berada pada angka yang relatif terkendali yaitu 3,05%. Meskipun, angka ini naik dari sebelumnya yakni 2,75%, namun angka ini masih dalam batas toleran karena pemerintah pusat menargetkan 2,5% plus minus 1%, sehingga jaraknya berada antara 2,5%-3,5%," kata Mendagri.
Tito mengungkapkan, namun untuk Inflasi Bulan ke Bulan perlu diwaspadai, sebab pada bulan Februari-Maret 2024 kenaikannya sangat tinggi yakni di angka 0,52%. Adapun dari Desember 2023-Maret 2024 inflasi berada pada angka 0,93%.
Adapun pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, Indonesia berada pada posisi 56 dari 185 negara di dunia dengan angka 5,04% (diurutkan dari Persentase PDB (y-o-y) tertinggi hingga terendah).
“Angka inflasi nasional kita adalah hasil pekerjaan pemerintah pusat dan hasil pekerjaan akumulasi semua pemerintah daerah. Oleh karena itulah, semua daerah sekali lagi saya tekankan tolong untuk betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tentang Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu Ke-3 April 2024.
"Dilaporkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi merupakan 2 kelompok dengan andil inflasi paling dominan pada momen Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2022 dan 2023," kata Amalia.
Di akhir rapat, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa para Kepala Daerah harus bisa membuat program jangka panjang. Peran Kepala Daerah beserta jajarannya harus bisa menjadi nyata, dapat dirasakan, dan diukur keberhasilannya. Serta harus bisa merencanakan kebutuhannya masing-masing dengan baik.
“Kepala Daerah harus bisa membuat program untuk jangka panjangnya. Peran Kepala Daerah dan Forkopimda beserta dinasnya, ini harus betul-betul menjadi nyata, dapat dirasakan, dapat diukur keberhasilannya. Peran daerah untuk bisa merencanakan kebutuhannya masing-masing dengan baik, ini yang dimaksud Pak Menteri untuk dipersiapkan,” tegasnya.
