Pemprov Lampung Dorong ASN Miliki Jiwa Kepemimpinan dan Kompetensi Digital Lewat PKA 2025

Lampung Selatan, NU Online Lampung
Sekdaprov  Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).

 

Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, yang diikuti oleh 41 orang peserta. 

 

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang disampaikan  Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. 

 

"Salah satu langkah strategis yang kita tempuh adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut," ucapnya.

 

Menurut Gubernur Mirza, sebagai pejabat struktural, para administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta berjiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang optimal.

 

Kualitas pelayanan publik adalah cermin dari keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital yang kian cepat, diperlukan penyesuaian cara kerja, dimana birokrasi masa depan adalah birokrasi yang efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil. 

 

"Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyongsong visi Indonesia 2045, kita harus fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan iklim pelayanan dan investasi yang kondusif," ungkapnya. 

 

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif. 

 

"Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan," katanya. 

 

Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia di Provinsi Lampung, diperlukan penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh, penataan kelembagaan yang adaptif, serta penyempurnaan proses bisnis berbasis teknologi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. 

 

Transformasi pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, berani bergerak ke arah layanan publik berbasis digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.