Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat Sinergi Wujudkan Swasembada Pangan 2027

Bandar Lampung, NU Online Lampung

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan bertempat di Mahan Agung Rumas Dinas Gubernur Lampung, Sabtu (28/12/2024).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian program swasembada pangan nasional di Provinsi Lampung.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan, Rapat koordinasi ini untuk membahas isu terkait peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk subsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, swasembada kopi, perikanan budidaya, ketersediaan pangan dan harga pangan yang sangat berkaitan dengan percepatan swasembada pangan nasional yang ditargetkan tahun 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program Prioritas Presiden Prabowo adalah Swasembada pangan, berarti 2 tahun untuk mencapai itu, semangat ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pusat saja, ini membutuhkan kesadaran bersama,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh kementerian dan instansi terkait di daerah untuk bersama-sama mewujudkan target swasembada pangan nasional dengan dua cara yaitu pertama, optimalisasi sumber daya yang ada dan yang kedua pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target swasembada pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan paparan tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung terkait kesiapannya dalam mendukung program Swasembada Pangan nasional yaitu peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk subsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, swasembada kopi, perikanan budidaya, ketersediaan pangan, harga pangan, infratruktur jalan dan persampahan.

“Dalam hal peningkatan jaringan irigasi, produksi padi Lampung tahun 2024 (angka sementara) 2,73 juta ton dengan rata-rata produktivitas 5,2 ton/Ha. Dan kondisi jaringan irigasi yang rusak di bawah kewenangan Provinsi rata-rata kerusakan 37 persen (mulai dari 30 sampai 70 persen) dengan areal luas lahan 17.440 Ha,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, telah mengajukan usulan kepada kementerian pekerjaan umum untuk pembangunan daerah irigasi baru di Lampung Tengah, rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi, operasi dan pemeliharaan 8 daerah irigasi kewenangan pusat dan peningkatan 11 daerah irigasi kewenangan provinsi seluas 4.565 ha. Dan kepada kementerian pertanian usulan Peningkatan saluran tersier dan kuarter di 15 Kabupaten/Kota sepanjang 104.050 meter.

Sementara itu untuk pupuk bersubsidi, Pj Gubernur Lampung menyampaikan alokasi dan realisasi serapan pupuk bersubsidi (sampai dengan 25 Desember 2024):

 

1. Urea alokasi 349.531 Ton, realisasi serapan 274.151 Ton (78%).
2. NPK alokasi 396.891 Ton, realisasi serapan 315.186 Ton (79%).
3. NPK Formula Khusus alokasi 24.282 Ton, realisasi serapan 3.696 Ton (15%).
4. Pupuk Organik Alokasi 2.171 Ton, realisasi serapan Ton (5,5%).

Saat ini permasalahan yang dihadapi adalah daya beli sebagian petani terhadap pupuk bersubsidi. Pembatasan rekomendasi alokasi pupuk organik dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP), batas kandungan C-organik pada tanah kurang dari 2% dan panjangnya rantai distribusi pupuk bersubsidi yang mengakibatkan penambahan biaya angkut.

Pj Gubernur mengusulkan memberikan kemudahan kepada petani untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan batas kandungan C-organik pada tanah dalam menentukan alokasi pupuk organik oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Kemudian memangkas jalur distribusi pupuk bersubsidi dan permohonan dukungan terhadap BUM Desa yang sudah melakukan MoU untuk dapat melakukan transaksi dengan PT Pupuk Indonesia, sebagai distributor pupuk sesuai kesepakatan MoU.

Selanjutnya untuk pendayagunaan penyuluh pertanian, saat ini Jumlah penyuluh pertanian di Lampung 1.436 orang, jumlah desa 2.643, kekurangan 1.207 (1 desa 1 penyuluh) dan jumlah petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) 72 orang, jumlah kecamatan 229, kekurangan 157 orang (1 kecamatan 1 POPT).

Terkait permasalahan tersebut, ia juga mengusulkan dalam rapat untuk penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas POPT dan perbaikan sarana prasarana dan penambahan biaya operasional BPP.

Kemudian, dalam hal penyediaan bibit unggul, Samsudin memaparkan produksi benih padi tahun 2024 sebanyak 9.606,65 ton (data UPTD balai pengawasan sertifikasi benih), peringkat 4 nasional dan peringkat 1 Sumatra. Namun ada beberapa kendala antara lain, kebutuhan benih padi Provinsi  Lampung 2024 sebesar 16,68,93 ton (defisit 7.002,28 ton), kurangnya fasilitasi perbanyakan benih padi pada UPTD Balai Benih Induk (BBI) Tanaman Pangan, dan Kurangnya Jumlah Petani Penangkar.

Untuk itu, Pj Gubernur mengusulkan untuk penambahan penangkar benih pokok dan benih sebar dan peningkatan fasilitas UPTD BBI Tanaman pangan agar dapat meningkatkan produktivitas hasil panen padi di Provinsi Lampung.

Samsudin juga menyampaikan tentang swasembada kopi di Provinsi Lampung, perikanan budidaya, peternakan, ketersediaan tanaman pangan dan hortikultura, harga pangan dan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kestabilan angka inflasi, infrastruktur jalan sebagai akses pendukung jalur distribusi hasil pangan dan persampahan sebagai bagian akhir dari dampak konsumsi dan produksi.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (via zoom), Wamen Pertanian, Wamen Pekerjaan umum, Menteri Perdagangan, Wamen Kelautan Perikanan, Menteri Desa dan PDT, Menteri Pertanian, Wamendagri, Kepala Bapanas, Kepala Badan Gizi Nasional, Dirut Perum Bulog, dan seluruh kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan pejabat terkait lainnya.