Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Ciptakan Iklim Investasi Kondusif dan Pelayanan Publik Berkualitas

Bandar Lampung, NU Online Lampung
Pemprov Lampung terus berupaya  menciptakan iklim investasi yang kondusif serta terus meningkatkan pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi mewujudkan Lampung yang maju dan berdaya saing.   

 

Semangat tersebut disampaikan dalam apel mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025).   

 

Gubernur Lampung Rahnat Mirzani Djausal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Lukman Pura mengungkapkan potensi yang dimiliki provinsi Lampung. 

 

"Kita harus bangga, karena Provinsi Lampung adalah tanah yang kaya, penuh peluang, dan memiliki potensi luar biasa, pantai-pantai kita indah. Laut kita luas dan penuh sumber daya. Hasil bumi dan pertanian kita melimpah" katanya.  

 

Pemprov Lampung berkomitmen untuk membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini terbukti dengan realisasi investasi yang mengesankan

"Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi investasi di Lampung mencapai Rp3,30 Triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 20,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2024," ujar Mirza.

 

Mayoritas investasi ini didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp651 Miliar.   Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan investor, tetapi juga berhasil menyerap 4.285 Tenaga Kerja Indonesia (TKI), memberikan dampak positif langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. 

 

Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi sebesar Rp10,76 Triliun untuk keseluruhan Tahun 2025.  

 

Komitmen Pemprov Lampung dalam mempermudah investasi dan pelayanan publik juga diwujudkan melalui optimalisasi Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSS RBA). Sistem ini menjadi tulang punggung dalam memberikan perizinan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.  

Tak kurang dari 1.790 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) telah terdata dalam sistem ini, melayani berbagai jenis perizinan, mulai dari penerbitan perizinan berbasis risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi), Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU), hingga pengembangan usaha, merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha.   

 

"Inilah wajah baru pelayanan publik kita. Bukan sekadar prosedur, tapi solusi. Bukan sekadar administrasi, tapi inovasi," tegas Gubernur.