Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, DPRD Lampung Dukung Pembangunan Infrastruktur Jalan

Bandar Lampung, NU Online Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Apalagi pembangunan infrastruktur itu menjadi program prioritas dari kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. 

 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto mengatakan, DPRD Provinsi Lampung siap menjadi mitra kerja yang konstruktif, dalam hal ini untuk mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat. 

 

“Kami melihat program pembangunan infrastruktur itu sudah mulai dilaksanakan. Ini langkah yang baik, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” katanya.

 

Ia menambahkan, Infrastruktur terutama jalan merupakan salah satu sektor yang paling terbutuhkan masyarakat Bumi Ruwa Jurai ini. 

 

“Baik buruknya infrastuktur, dapat berpengaruh pada kemajuan ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegas Ketua PW Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Lampung ini.

 

Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sudah melakukan groundbreaking perbaikan jalan di sejumlah ruas di Provinsi Lampung. Diantaranya di Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Timur, dan Metro.

 

"Insya Allah Provinsi Lampung dalam dua sampai tiga tahun lagi, akan mulus jalannya. Nanti kalau jalan sudah dibangun, tolong dijaga sama-sama agar jalannya tetap bagus,” kata Rahmat Mirzani, saat memulai prosesi perbaikan jalan di ruas jalan Kotabumi - Bandar Abung di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur, Senin 10 Maret 2025 lalu.

 

Pemprov Lampung juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung sektor pariwisata, khususnya akses menuju destinasi wisata pantai di Kabupaten Pesawaran, yang akan banyak dikunjungi setelah Lebaran Idul Fitri. 

 

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M Taufiqullah mengatakan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.