Bandar Lampung, NU Online Lampung
Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di seluruh instansi yang tercakup di dalam Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) adalah tiga konsep penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. 

 

SAKIP berfokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. RB adalah upaya perubahan menyeluruh dalam sistem, mekanisme, dan budaya kerja birokrasi. 

 

Sedang ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui RB dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Wujud komitmen Pemprov Lampung dalam mempercepat implementasi ketiga hal tersebut,  dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi dan Asistensi Implementasi SAKIP, RB dan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Pemprov Lampung bertempat di Gedung Pusiban, Jumat (4/7/2025).

 

"Ini menunjukkan komitmen dari Pemprov Lampung untuk bisa mengikuti acara asistensi ini, mendapatkan saran, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah," kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni melanjutkan bahwa pada tahun 2025 penilaian SAKIB berfokus pada 2 penilaian tematik yaitu, tematik penanggulangan kemiskinan dan tematik pertumbuhan ekonomi.

 

"Berdasarkan surat Kemenpan RB untuk penilaian SAKIP tahun 2025 ada 2 tematik, yaitu tematik penanggulangan kemiskinan dan tambahan satu tematik lagi yaitu tematik pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

 

"Ini menjadi kerja sama kita nanti untuk bisa menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan baik oleh Bappeda dalam hal ini Pemerintah Daerah serta masing-masing OPD dalam upaya berkontribusi dalam mengawal penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung," tegasnya.

 

Sementara itu, Analis Kebijakan Madya PANRB, Hatni menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP, RB dan ZI di Provinsi Lampung.

 

"Tujuan kami ke sini, dalam rangka pembinaan terkait dengan peningkatan implementasi SAKIP, RB dan ZI. Jadi, tiga hal tersebut yang kami diminta untuk mendorong Provinsi Lampung untuk secara maksimal," ucapnya.

 

Untuk itu, Analis Kebijakan Madya PANRB, Hatni meminta komitmen dari seluruh pihak terlibat dalam pengimplementasian hal tersebut di unit kerjanya masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa Zona Integritas juga merupakan hal yang tak kalah penting.