Bandar Lampung, NU Online Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Sekaligus Rapat Evaluasi Program Prioritas Nasional Pembangunan 3 juta unit rumah/tahun dan Program Pelayanan Kesehatan Gratis secara virtual,  di Command Center Lt 2, Senin (30/6/2025) 

 

Rapat Koordinasi dibagi menjadi 3 sesi, salah satunya sesi  paparan evaluasi program pembangunan 3 juta unit rumah/tahun oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan.

 

Dalam laporannya Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran menyampaikan bahwa target pembangunan 3 juta unit rumah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.

 

Dalam kesempatan tersebut, Imran juga menyampaikan arahan strategis untuk seluruh pemerintah daerah :

 

1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar segera mengambil Peran bergotong royong mensukseskan Program 3 juta rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran Pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni. 

 

2. Kepada Daerah yang belum menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan BPHTB dan Pembebasan Retribusi PBG, agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan SKB 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan Ijin PBG.

 

3. Kepada seluruh pemerintah daerah, diharapkan dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan Retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG, kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU, sesuai amanat 
SKB 3 Menteri.

 

4.  Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada KemenPKP secara berkala.

 

5.  Pemerintah Daerah agar mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat.

 

6.  Pemerintah Daerah agar memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Dalam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Perumahan agar tidak melanggar aturan Tata Ruang.

 

7.  Pemerintah Daerah agar Ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

 

"Saya berharap seluruh Pemda yang ada di Indonesia bisa menyampaikan terkait ketersediaan lahan yang dimiliki Pemda di masing-masing wilayah sehingga kita dapat mendorong percepatan pembangunan 3 juta rumah," ujarnya. 

 

Selanjutnya pada sesi kedua, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melaporkan evaluasi program Pelaksanaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mencakup Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Ulang tahun, Sekolah dan Khusus) yang telah dimulai sejak Februari 2025 yang ditargetkan 280 juta orang, Pembangunan 66 Rumah Sakit Tipe D ke tipe C untuk Daerah 3T dan Penanganan penyakit menular TBC. 

 

"Mohon dukungan dari seluruh kepala daerah agar program PKG bapak presiden ini dapat diselesaikan dengan baik, agar target 50 juta masyarakat tahun ini dapat tercapai," katanya.