Kemendagri Minta Kepala Daerah Lakukan Langkah Strategis Pengendalian Inflasi
Rabu, 24 Juli 2024 | 11:23 WIB
Pemprov Lampung saat mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah (Foto: Istimewa)
Bandar Lampung, NU Online Lampung
Pelaksana (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir meminta Kepala Daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah agar terus melakukan langkah strategis pengendalian inflasi serta terus melaporkan progresnya kepada pusat.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang diikuti kepala daerah se-Indonesia. Kegiatan itu juga diikuti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto di Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/7/2024).
“Di antaranya melakukan pemantauan harga dan stok barang, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah,” ujar Plt Sekjen Kemendagri.
Ia melanjutkan kemudian melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT, dan bantuan transportasi dari APBD.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M Habibullah menyampaikan, berdasarkan data historis BPS, pada bulan Juli sepanjang tahun 2020-2023, kelompok pendidikan selalu memberikan andil inflasi.
“Inflasi kelompok pendidikan mulai naik pada bulan Juli dan lebih tinggi lagi di bulan Agustus. Hal serupa terjadi pada kelompok bahan makanan sepanjang tahun 2021-2023, dominan mengalami inflasi pada bulan Juli,” ungkapnya.
Berdasarkan data tersebut, M Habibullah meminta Kepala Daerah agar segera melakukan langkah dan upaya strategis dalam mengantisipasi kenaikan inflasi.
Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengalokasikan anggaran dekonsentrasi. Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengimbau seluruh pemerintah daerah agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah menggunakan anggaran dekonsentrasi dengan target realisasi bulan Juli sebesar 60%.
