Program Desaku Maju Dorong Kemandirian Ekonomi, Ketahanan Pangan Desa, dan Ciptakan Ekosistem Ekonomi Desa

Lampung Selatan,  NU Online Lampung
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM), yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof Abdul Haris.

 

Kunjungan tersebut  dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Desaku Maju, di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7/2025).

 

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan dari desa, utamanya melalui penguatan sektor pertanian, kelembagaan ekonomi, dan infrastruktur perdesaan.

 

Dalam sambutannya,  Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Program Desaku Maju merupakan bagian dari Program Unggulan Provinsi Lampung yang sejalan dengan visi pembangunan Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas serta mendukung misi pembangunan ekonomi yang inklusif dan mandiri.

 

"Selama kurun waktu 2019–2024, angka kemiskinan di Lampung menunjukkan penurunan dari 12,62 persen menjadi 10,62 persen. Namun, kemiskinan masih dominan berada di wilayah perdesaan," katanya.

 

Jihan menyatakan, dari 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung, baru 480 desa yang berstatus mandiri, sementara masih terdapat 123 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal.

 

Menurutnya, kondisi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi desa, peningkatan produktivitas pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

 

Program Desaku Maju, yang pertama kali diluncurkan pada 3 Juni 2025 di Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, kini diperluas implementasinya ke berbagai desa di Provinsi Lampung. Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat, melalui kolaborasi dengan BUMDes, kelompok tani, dunia usaha, serta akademisi.

 

Sementara itu, Deputi Kemenko PM Abdul Haris menegaskan bahwa tugas utama pihaknya adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. 

 

"Presiden melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Paradigma kita pun harus berubah, dari sekadar memberi bantuan menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan," katanya.

 

Menurutnya, pembangunan desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.

 

Sebagai bentuk komitmen bersama, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Inkubator Desa Cerdas, Direktur BUMDes Maju Bersama, Gapoktan Bersama, dan Kepala Desa Bumi Daya. Pada kesempatan tersebut, diberikan pula bantuan Bed Dryer berkapasitas 20 ton dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gapoktan Bersama Kecamatan Palas, satu unit Combine Harvester dari Kemenko PM, dan alat produksi pertanian dari Program BRI Peduli.

 

Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Rembug Warga yang mengusung tema  Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan UMKM Produk Hasil Pertanian.di Gedung Olahraga Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan.

 

Kegiatan Rembug Warga ini dihadiri oleh pelaku UMKM dan Gapoktan dari Kabupaten Lampung Selatan yang antusias mengajukan beberapa pertanyaan terkait peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Selatan M Syaiful Anwar, Staf Khusus Menko PM Lukmanul Hakim, Dirjen Ketahanan Pangan yang diwakili oleh Pamuji Lestari, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, serta masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, pelatihan vokasi yang menyasar rumah tangga miskin meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat desa, sehingga tidak semata bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu berdaya secara mandiri. Ketersediaan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang lebih baik juga turut mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional.