DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pakai Putusan MK

Jakarta, NU Online Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinyatakan batal. 

Dasco menegaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan Pilkada dan batas usia minimal calon berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024.

“Pengesahan revisi uu pilkada yg direncanakan hari ini tgl 22 AGT ..BATAL dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco lewat akun X pribadinya, @bang_dasco, Kamis (22/8/2024). 

Sebelumnya, pada rapat paripurna terkait pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU berlangsung pada pada Kamis (22/8/2024) pukul 09.30 WIB di Gedung DPR RI.

Sejumlah anggota dewan terpantau hadir dan bersiap untuk mengikuti rapat paripurna. Di kursi pemimpin rapat, Sufmi Dasco Ahmad juga bersiap sembari menunggu hadirnya anggota-anggota dewan yang lain. 

Namun, Dasco kemudian menyatakan rapat diskors selama 30 menit karena jumlah anggota DPR yang hadir belum memenuhi kuorum. Ia pun meninggalkan kursi pimpinan rapat. 

Dilansir NU Online, setelah menunggu Dasco mengatakan hanya terdapat 89 orang anggota dewan yang hadir di ruang rapat, sedangkan 87 orang anggota dewan izin. Padahal, total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 575 orang. Rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada pun sempat ditunda.

 

Sementara itu, gelombang penolakan terhadap revisi UU Pilkada datang dari berbagai elemen bangsa pada Kamis (22/8/2024). Di antaranya masyarakat, mahasiswa, akademisi, komunitas guru besar, pekerja seni, dan para mantan aktivis '98.

Mereka menyuarakan penolakan dengan berdemonstrasi di beberapa titik, gedung DPR RI Senayan, gedung Mahkamah Konstitusi, kantor KPU, dan patung kuda dekat Monumen Nasional. 

Di antara tuntutan mereka adalah tidak hanya menunda rapat paripurna DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada, tetapi juga membatalkan pengesahan tersebut dan menolak revisi UU Pilkada serta menuntut diterapkannya Putusan MK.