Sekdaprov: Penggunaan Basis Data Harus Lengkap dan Bermanfaat Optimal bagi Masyarakat

Bandar Lampung, NU Online Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto menghadiri pembukaan Temu Kerja Pengelola Data Nasional, Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 di Hotel Mercure, Selasa (11/6/2024) malam. 

Sekdaprov menyebutkan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari klaster unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keberhasilan tersebut, menurutnya, dimulai dengan memperhatikan perencanaan keluarga. 

“Kalau keluarganya sejahtera, sehat, tangguh, maka kita optimis. Itu modal dasar yang kuat dalam suatu pembangunan,” kata Sekdaprov. 

Di sisi lain, Sekdaprov menuturkan kehadiran Govtech Ina Digital yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu berperan penting dalam meningkatkan daya saing dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik di sejumlah layanan prioritas. 

“Melalui penggunaan basis data yang lengkap dan didukung oleh teknologi informasi, di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu sumber datanya, akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satunya yaitu penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung,” ungkapnya. 

Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, dari 26,26% di tahun 2019, prevalensi stunting di Provinsi Lampung telah turun menjadi 14,9% di tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat keempat dengan Prevalensi Stunting terendah di Indonesia.

Ia juga berharap, pertemuan ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan harus diukur melalui basis data yang lengkap, akurat dan mutakhir. Di Provinsi Lampung, upaya penurunan angka stunting dilakukan secara serentak dan terfokus. 

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja dengan lebih efektif menggunakan basis data yang cukup lengkap dan didukung oleh teknologi informasi,” kata Sekdaprov.  

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso berharap, melalui pertemuan ini, para ketua tim kerja dan anggotanya serta para pengelola data dan informasi (PDKP Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat meningkatkan komitmen dalam mewujudkan data informasi Program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana  (bangga kencana) berkualitas. 

“Serta pemanfaatannya untuk kepentingan program intervensi pembangunan daerah berbasis keluarga. Data harus tepat sasaran. Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024 harus menghasilkan data yang valid dan reliable,” ungkapnya.