Gubernur Targetkan Lampung Menjadi Lumbung Ternak Nasional
Bandar Lampung, NU Online Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak semua pihak bahu membahu meningkatkan kerjasama dan koordinasi sehingga menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak nasional. Hal itu disampaijan saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2024, di Ruang Pertemuan Lt 7 Hotel Grand Mercure, Kamis (18/04/2024).
"Keberhasilan pembangunan peternakan Lampung sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan, dukungan dan peran aktif semua pihak. Mari bersama bahu membahu meningkatkan kerjasama dan koordinasi sehingga menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak nasional dan rakyat Lampung berjaya," kata Gubernur.
Ia melanjutkan, visi rakyat Lampung berjaya pada sektor pertanian, dengan sub sektor peternakan tertuang dalam misi kelima pemerintah Provinsi Lampung, yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
"Untuk mewujudkan misi tersebut, ada beberapa program sektor pertanian dalam agenda kerja gubernur diantaranya yaitu, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan. Semua itu dilaksanakan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan," papar Gubernur.
Selain itu, kata Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pembangunan dan pengembangan sentra pertanian --yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan-- sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata.
"Di mana pada sektor pertanian dan peternakan, agenda kerja gubernur diimplementasikan dalam bentuk Kartu Petani Berjaya (e-KPB) berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani maupun peternak melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi, " kata Arinal.
Dari segi populasi pencapaian Provinsi Lampung tahun 2022 dan 2023, ungkap Gubernur Arinal, populasi sapi dan kerbau sebanyak 775.027 ekor. Dan berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Lampung peringkat 5 nasional dan peringkat 1 Se-Sumatera.
Populasi kambing tahun 2022 sebanyak 1.623.358 ekor peringkat 3 nasional dan 1 Se-Sumatera. Populasi ayam ras pedaging tahun 2022 sebanyak 91.688.088 ekor, menjadi peringkat 8 nasional dan 3 Se-Sumatera.
Dan populasi ayam ras petelur tahun 2022 sebanyak 14.257.053 ekor peringkat 8 Nasional dan 3 se-Sumatera.
Adapun musrenbang tersebut, menurut Gubernur, merupakan forum musyawarah agenda tahunan dalam rangka menyiapkan rencana prioritas kegiatan tahun anggaran 2025 di wilayah Provinsi Lampung. Keberhasilan pembangunan peternakan Lampung sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan, dukungan dan peran aktif semua pihak, terutama dari kabupaten/kota.
.
"Saya berharap, melalui Musrenbang ini dapat menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang paling dibutuhkan oleh kabupaten/kota serta sejalan dengan tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025," katanya.
.
Arinal meminta pada kegiatan itu semua stakeholder dapat bersinergi serta menyumbangkan pikiran dan saran untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sektor pertanian di tahun 2025.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti, mengatakan tujuan dilaksanakannya musrenbang ini adalah agar dapat menjadi forum partisipatif, aspiratif dan akomodatif kegiatan yang ada di kabupaten/kota serta membangun konsesnsus dengan pendekatan secara efektif dan efisien.
.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengumpulkan masukan dan aspirasi dari masyarakat, serta menghasilkan rencana pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
Musrenbang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2024 dilaksanakan secara hybrid baik secara daring maupun luring. Para peserta adalah Kepala Organksasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Dinas Pertanian, Kominfo, Dinas Perindustrian, Biro Ekonomi, Otda, kepala badan atau balai instansi vertikal peternakan dan kesehatan hewan, perwakilan asosiasi peternakan, pelaku usaha dan akademisi.
