Meritokrasi, Diharapkan Jadi Pertimbangan dalam Pemilihan Menteri pada Kabinet

Jakarta, NU Online Lampung

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil berharap aspek pertama dalam pemilihan menteri adalah soal kapasitas seseorang yang akan ditunjuk sebagai menteri. Orang-orang yang memiliki kapasitas harus diprioritaskan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Meritokrasi sangat penting bagi keberlangsungan negara. Meritokrasi adalah sistem yang memberikan penghargaan, pengakuan, dan promosi kepada individu berdasarkan prestasi dan keunggulan manusia. Inilah yang perlu diutamakan,” ujarnya kepada kepada NU Online usai rapat harian syuriyah dan tanfidziyah di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Ahad (6/10/2024).

Menurut Gus Ulil, kemampuan dari tokoh-tokoh yang dipilih di dalam kabinet mendatang harus bisa mendukung sepenuhnya dan capable untuk melaksanakan program-program strategis nasional yang dirancang oleh Presiden.

“Karena kita tahu, Pak prabowo punya program-program ambisius sekali dan kami mendukungnya. Kita senang pemimpin punya visi seperti itu, karena kalau kita ingin besar maka harus punya mimpi yang besar juga,” ungkapnya. 

Ia melanjutkan, tentu juga Presiden Terpilih Prabowo harus bisa memilih orang-orang yang mampu mendukung mimpinya itu, maka aspek meritokrasi menjadi cukup penting.

“Kita juga menghormati hak Pak Prabowo menggunakan hak preogratifnya dalam pemilihan menteri. Penyusunan kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran juga adalah hak prerogratif Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029,” tuturnya.

Sementara itu, Gus Ulil berharap pada aspek kedua dalam penyusunan kabinet, yaitu dapat menampung orang-orang dari aspek akomodasi politik. Karena menurutnya penyusunan kementerian negara disusun di dalam ruang-ruang politik.

“Ada kekuatan-kekuatan sosial politik yang harus dipertimbangkan. Jadi, dalam proses penyusunan kabinet di Indonesia selama ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kabinet. Kerja ya yang bisa. Jadi, zaken kabinet juga mempertimbangkan aspek-aspek politik, sosial politik, dan lain-lain,” katanya. 

Baca selengkapnya di sini.