Bandar Lampung, NU Online Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Kamis, (28/8/2025).

 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, Dua pejabat yang dilantik adalah Saipul, yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT). 

 

Kemudian Hanita Fahrial, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, naik menjadi kepala dinas di instansi tersebut.

 

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekda, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan. 

 

"Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

 

Kepada Saipul, Gubernur menitipkan amanah besar untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Pemerintah ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan motor pembangunan berkelanjutan di daerah.

 

"Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa diintegrasikan secara konkret. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur," ujarnya.

 

Ia menekankan prinsip membangun dari desa dan dari bawah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang hingga kini dinilai masih relevan sebagai fondasi pembangunan nasional. Lampung ditargetkan menjadi contoh provinsi yang mampu menjalankan agenda pembangunan desa dengan cepat, mandiri, dan berdaya saing.

 

Sementara untuk Hanita, Gubernur menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis dalam pembangunan manusia. Ia ditugaskan menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan, anak, dan masyarakat rentan.

 

"Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas," katanya.

 

Pelantikan dua pejabat eselon II ini disebut menjadi bagian dari upaya peremajaan birokrasi Pemprov Lampung. 

 

Dengan penempatan pejabat baru di dua sektor strategis ini, pemerintah berharap penguatan pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan bisa berjalan beriringan. Dampaknya diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga di Lampung secara menyeluruh.