Pilkada dan Kemerdekaan Seratus Persen

Oleh :

Muluk Banda }*

Tan Malaka yang hadir tanpa diundang pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan KH. Agus Salim pada tanggal 24 Januari 1946 berkata dengan lantang :

“Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan. Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar.

Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah seratus persen. Hari ini aku masih melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit, yang mendadak jadi borjuis, suka cita menjadi ambtenaar. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti medeka, apabila kalian teruskan dan tidak segera memperbaikinya maka sampai kapan pun bangsa ini tidak akan pernah merdeka! Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan, karena hanya mereka adil dan makmur itu dirasakan.

Dengarlah perlawananku ini.Karena apabila kalian tetap bersikap seperti ini, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Esok, adalah hari dimana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka seratus persen.” ( Tan Malaka ; Menuju Merdeka 100%)

Perkataan yang diucapkan oleh Tan Malaka tersebut menjadi pengantar untuk refleksi diri penulis khususnya, dan untuk kita sebagai warga negara indonesia yang baru saja memperingati hari kemerdekaan ke-75 dengan melaksanakan upacara kemerdekaan baik di Istana negara, lingkungan provinsi, kota, kabupaten atau pun sekolah.

Bendera merah putih sebagai simbol dari sebuah negara berkibar di halaman atau pagar depan rumah serta dijalan-jalan. Namun, sejauh mana pemimpin yang ada saat ini merefleksikan arti dari merdeka yang diucapkan dengan lantang oleh the founding fathers Tan Malaka?

Bila ditelisik lebih jauh, kondisi bangsa ini sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh Tan Malaka, yaitu kemerdekaan hanya milik elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, suka cita menjadi ambtenaar.  Sehingga adil dan makmur itu tidak dirasakan oleh rakyat melainkan oleh para pemimpin semata.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia 9 Desember 2020, meski tahapan Pilkada berubah akibat wabah pandemi, harus menjadi moment untuk mewujudkan cita-cita Tan Malaka tersebut. Di Lampung,  sebanyak 8 kabupaten dan kota siap menggelar hajat lima tahun sekali tersebut, yaitu Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah,Lampung Timur, Pesawaran, Way Kanan, dan Pesisir Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya Pilkada pada 2005 lalu. Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK. Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan gubernur provinsi Lampung, seluruh bupati dan walikota dalam kunjungan ke provinsi Lampung, baru-baru ini.

Kedatangan Ketua KPK tersebut ke Lampung adalah rangkaian dari metode pencegahan tindak pidana korupsi di daerah juga Meninjau persiapan pilkada serentak 2020 di Provinsi Lampung. Lanjut firli, salah satu penyebab korupsi adalah pada saat pemilihan,biaya atau cost politics terlalu tinggi.

Semua elemen masyarakat di provinsi Lampung, khususnya yang akan menggelar pilkada, harus bersatu dan cerdas guna mencegah money politic ( bagi-bagi uang), menolak  politik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), politik Identitas, isu primordialisme dan bagi-bagi sembako.

Para calon pemimpin kepala daerah yang ikut kontestasi, tidak boleh miskin gagasan, harus inovatif, kreatif, memiliki program- program yang jelas untuk   membangun daerah . Pemimpin terpilih mempunyai tugas untuk mewujudkan kemerdekaan seratus persen yang dicita-citakan Tan Malaka.

Kemerdekaan yang diharapkan bukan untuk melanggengkan parpol, kelompok, dan golongan semata. Namun  untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat atas kehendak rakyat, bahu membahu dalam menyelesaikan problematika yang ada di setiap sudut negeri ini. Secara umum, kepala daerah terpilih di negara ini kelak, harus mampu mewujudkan kemerdekaan seratus persen yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

)* Ketua Lakpesdam PCNU Kota Bandar Lampung