Warta

PWNU: Kapolri Harus Bisa Sinergikan Polri dan Ulama

Sabtu, 16 Juli 2016 | 19:14 WIB

BANDAR LAMPUNG - Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik Kapolri yang baru Tito Karnavian pada Rabu (13/7). Berbagai kalangan berharap Kapolri baru bisa membawa angin segar terhadap perubahan di tubuh Polri, tidak terkecuali Lampung. Ketua PWNU Lampung, Sholeh Bajuri, berharap Kapolri yang baru dapat membuat sebuah perubahan, terutama dalam hal penegakan hukum. “Kami berharap Kapolri yang baru dapat menjalankan apa yang menjadi amanahnya sesuai dengan undang-undang, terutama dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu, bukan hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas,” ujarnya. Di sisi lain, Kyai Sholeh juga mengingatkan Kapolri untuk selalu mewaspadai berbagai organisasi atau gerakan yang anti terhadap Pancasila, baik itu yang sembunyi-sembunyi atau yang bergerak terang-terangan. “Bersihkan organisasi yang anti pancasila tersebut. Sebab itu bisa merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu adalah merupakan consensus bangsa Indonesia dan sudah final, tidak bisa diganggu gugat,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Rauddlatussolihin, Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan ini. Secara khusus, Kyai Sholeh juga berharap Polri kedepan dapat bersinergi dengan ulama atau tokoh agama. Hal tersebut agar penegakan hukum bisa ditegakkan, asalkan juga harus disertai penegakan moral. “Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila penegakkan moral bisa berjalan dengan baik. Bila keduanya bisa sama-sama berjalan dan bisa ditegakkan, maka bisa dipastikan tidak ada lagi kejahatan dan tindakan kriminal seperti yang merajalela saat ini,” katanya. Menurut Kyai Sholeh, penegakkan hukum menjadi domain polri, kejaksaan ataupun KPK. Sementara penegakkan moral menjadi domain ulama atau tokoh agama. “Oleh karenanya keduanya harus bisa saling bersinergi untuk bisa bersama-sama menegakkan hukum dan moral di negeri ini. Ini sangat penting,” tegasnya. (Sunarto)


Terkait