Bandar Lampung, NU Online Lampung 

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (3/7/2025). 

 

Ketiga OPD itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung

 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H Caya mengatakan RDP ini fokus membahas capaian kinerja OPD di Tahun Anggaran 2024.

 

“Seluruh realisasi anggaran dari 3 OPD itu rata-rata sudah di atas 75 persen. Kalau PSDA 75 persen tapi realisasi fisiknya sudah 95 persen,” kata Iswan.

 

Iswan mengatakan, saat RDP, Dinas Perhubungan mengeluhkan minimnya anggaran untuk keselamatan transportasi di wilayah Lampung, terutama setelah efisiensi.

 

“Tadi memang ada keluhan dari Dishub, tapi ini realisasi anggaran yang sudah direncanakan di tahun 2023 maka seharusnya OPD bisa memberikan perencanaan yang lebih komprehensif berkenan dengan perlindungan keselamatan jalan dan sebagainya,” kata politisi PAN Lampung itu. 

 

Menurutnya, OPD juga harus mampu merepresentasikan anggarannya itu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kami Komisi IV siap mendukung.

 

“Untuk Dinas PSDA dan Biro Administrasi Pembangunan tidak ada keluhan. Di Biro ini berhubungan dengan tata kelola pengawasan dan bisa melalui daring sehingga tingkat efisiensinya tinggi dari Rp1,8 miliar realisasi anggarannya Rp680 juta sekian. Jadi 30 persen. Ini konsekuensi dari efisiensi,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo menyampaikan sejumlah persoalan dalam RDP, terutama terkait minimnya alokasi anggaran untuk keselamatan transportasi di wilayah Lampung.

 

"Jujur, anggaran belanja modal kami sangat kecil. Apalagi dengan skema baru, anggaran harus berpihak pada keselamatan. Banyak jalan yang tidak memiliki rambu, sehingga membahayakan pengguna jalan," ujarnya.

 

Ia menambahkan, penilaian terhadap kinerja Dishub menjadi rendah karena terbatasnya anggaran, padahal keselamatan menjadi prioritas utama.

 

"Nilai kinerja kami jelek karena anggaran kecil, padahal yang utama itu keselamatan. Ujung-ujungnya berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan," tuturnya.

 

Bambang juga menyoroti sejumlah proyek jalan nasional hasil program Inpres masa Presiden Jokowi yang belum dilengkapi rambu dan penerangan yang memadai.

 

"Jalan-jalan yang dibangun lewat Inpres dari Pak Jokowi belum banyak yang memiliki rambu dan lampu penerangan. Ini yang sedang kami usulkan karena menyangkut keselamatan masyarakat," jelasnya.

 

"Sejak Covid, banyak perusahaan angkutan gulung tikar. Angkot saja hampir habis. Saat ini kita hanya mengandalkan ojek online. Oleh karena itu, kami berharap ada program yang bisa menjadi stabilisator untuk menghidupkan kembali angkutan umum," pungkasnya.