BANDAR LAMPUNG - Rencana Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhajir Efendi, menerapkan full day school (FDS) menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menolak namun tidak sedikit pula yang menilai ide tersebut bagus. Ketua PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Lampung Tengah, Edi Hermawan mengaku kurang sepakat dengan rencana Mendikbud tersebut. Menurut dia, perlu kajian yang mendalam dan kongkrit apabila kebijakan tersebut ingin diterapkan. “Saya tidak sepakat dengan program Pak Menteri ini, karena harus ada kajian yang lebih kongkrit. Dalam hal ini dampak dari program itu akan berimbas pada satu tenaga pendidik yang harus extra dalam menjalankan tugasnya, baik yang PNS  maupun yang non PNS,” ulasnya. Menurut Edi, setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bersama apabila FDS ingin diterapkan. “Perlu diperhatikan, kapan mereka( guru) melakukan evaluasi peserta didik.  Belum lagi harus membuat rencana pembelajaran untuk esok hari. Di sisi lain, tugas rumah tangga juga harus diselesaikan.  Kedua program ini akan manambah beban biaya pendidikan, karena tidak mungkin guru kita paksakan seharian penuh di sekolahan, sementara gaji tidak diperhatikan,” katanya. Dia mencontohkan masih banyaknya guru yang digaji hanya 150.000 per bulan. Dengan gaji yang rendah, ditambah beban kerja yang tinggi dikhawatirkan akan berdampak pada keseriusan guru dalam mengajar. Negatif lainnya, FDS ini dinilai akan membuat siswa jenuh di sekolah, sehingga akan mempengaruhi minat dalam belajar siswa. “Kalau siswa letih, bagaimana mau belajar efektif,” ulasnya. Yang tak kalah penting adalah fasilitas penunjang di sekolah seperti misalnya sarana olah raga, tempat ibadah, ruang mengaji, dan MCK yang belum memadai. Kata Edi, sebenarnya di beberapa wilayah sudah banyak yang menerapkan full day school. Dia mencontohkan MTs Darussa`adah Seputih Jaya di LampungTengah, yang sudah menerapkan FDS terlebih dahulu. “Namun full day school yang dilakukan ini memadukan dua sistem pendidikan, pendidikan pondok pesantren dan sekolah umum, sehingga apa yang dikatakan Pak Mentri, antara lain jujur, toleransi, disiplin, dan cinta Tanah Air bisa tercapai karena semua siswanya diam di asrama dan begitu juga gurunya. Tapi apakah sistem ini bisa dijalankan di sekolahan SD dan SMP Negeri?” tegas Edi.(Sunarto)