Bandar Lampung, NU Online Lampung 

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang saat ini berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) dialihkan ke skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

 

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan Alsintan di daerah.

 

Basuki menceritakan, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung ada dana sewa dan pemeliharaan Alsintan yang tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Rinciannya, Rp4,4 miliar berasal dari pendapatan sewa alsintan yang tidak disetorkan ke kas daerah, melainkan disimpan di rekening brigade alsintan. Lalu, Rp3,1 miliar digunakan untuk biaya pemeliharaan alsintan.

 

"Alsintan ini disewakan dan seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Tapi ternyata dana pemeliharaannya seperti servis, ganti oli, dan perawatan dikelola secara mandiri melalui rekening brigade Alsintan, bukan tercatat dalam APBD. Ini yang menjadi masalah," ujarnya, Selasa (8/7/2025).

 

Menurutnya, segala bentuk pemasukan dan pengeluaran dari aktivitas Alsintan semestinya tercatat dalam APBD. Ternyata, hal ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

 

“Regulasi baru muncul pertengahan 2024, tapi perlu aturan turunannya entah itu dalam bentuk Pergub atau Perkada. Akibatnya, uang hasil sewa Alsintan ini malah disimpan di rekening brigade,” ujarnya.

 

Ia mengingatkan bahwa tanpa pencatatan resmi, pengelolaan dana Alsintan bisa berisiko menjadi pungutan liar. Karena itu, pihaknya meminta agar seluruh transaksi Alsintan baik pemasukan maupun pengeluaran harus tercatat secara resmi.

 

"Intinya kami ingin semuanya tercatat. Kalau sudah ada aturan teknis, maka pendapatan dan belanja brigade Alsintan harus masuk ke sistem. Jangan sampai uang negara dikelola tanpa mekanisme akuntabilitas," tegasnya.

 

Jika nanti pengelolaannya lewat BLUD, semua pendapatan tercatat, bisa dikelola mandiri, tapi tetap diawasi. Tinggal dipantau saja alatnya ada berapa, pendapatannya berapa per tahun, dan seberapa efisien sistemnya.

 

Anggota Fraksi PKB ini juga menyoroti belum maksimalnya kinerja Brigade Alsintan dalam menghasilkan pendapatan dan melayani kebutuhan petani. 

 

Padahal, menurutnya, Alsintan milik swasta saja bisa menghasilkan cukup untuk menutup biaya operasional dan bahkan membeli unit baru.

 

“Swasta saja bisa balik modal, bahkan beli alat baru. Sementara kita, alatnya minim, pemanfaatannya juga belum maksimal. Ini perlu dievaluasi menyeluruh,” pungkasnya.