Bandar Lampung, NU Online Lampung 

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPRD Lampung memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Lampung, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk membawa Lampung lebih maju.

 

"Melalui momen ini, saya mengajak jajaran pemerintahan, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat Lampung bergandengan tangan mewujudkan Lampung maju menuju Indonesia Emas," ujar Gubernur Mirza di ruang paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/3/2025). 

 

Ia juga menyoroti sejarah Lampung yang lahir pada 18 Maret 1964 dengan semangat mengejar ketertinggalan. Dari hanya memiliki empat daerah administratif, kini Lampung telah berkembang menjadi provinsi besar dengan peran strategis di sektor pertanian dan pangan.

 

"Provinsi Lampung telah menjelma menjadi pusat pertanian dan pangan nasional. Kita nomor satu dalam produksi kopi, gula, dan singkong. Sapi kita peringkat tiga, dan beras kita peringkat lima secara nasional. Ini bukti Lampung menjadi penyangga ketahanan pangan Indonesia," ungkapnya.

 

Namun, ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,57% pada tahun 2024 masih belum cukup untuk mengatasi kemiskinan di daerah. Mirza menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur tata niaga, yang selama ini lebih banyak dikendalikan oleh dunia usaha.

 

"Selama ini, pemerintah jarang terlibat dalam tata niaga, akibatnya kemiskinan masih ada. Kita harus berkolaborasi, pemprov dengan legislatif, gubernur dengan wali kota dan bupati, agar pembangunan lebih merata," tuturnya.

 

Gubernur juga mengapresiasi kerja keras para kepala daerah dan ASN yang telah berupaya memperbaiki infrastruktur, terutama dalam memperlancar arus mudik dan mendukung sektor pertanian. Ke depan, ia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan akses yang lebih baik bagi mereka.

 

"Kami ingin infrastruktur lebih fokus mendukung pertanian dan ketahanan pangan. Kita juga akan intervensi tata niaga yang merugikan petani," katanya.

 

Selain sektor ekonomi, gubernur menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memastikan pendidikan yang murah dan berkualitas serta layanan kesehatan yang lebih baik. Ia juga menekankan optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Menanggapi pidato gubernur, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri mengatakan Komisi II saat ini tengah menginventarisasi potensi pendapatan dari sejumlah mitra kerjanya, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

 

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah pengenaan retribusi terhadap Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) bagi hewan ternak yang dijual ke luar Lampung.

 

"Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar segera merancang dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Lampung terkait pengenaan retribusi SKKH terhadap hewan ternak yang akan dijual ke luar Provinsi Lampung," ujarnya. 

 

Dengan demikian, akan menambah pendapatan asli Provinsi Lampung sekaligus membantu mengatasi defisit anggaran. 

 

Menurut Fauzi, hingga saat ini Lampung belum mengenakan tarif atas lalu lintas perdagangan hewan ternak, padahal berdasarkan data tahun 2024, sebanyak 33.519 SKKH telah diterbitkan. Jika setiap SKKH dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000, maka potensi PAD yang dapat dihasilkan mencapai Rp 1,57 miliar per tahun.

 

"Selama ini Lampung dikenal sebagai salah satu wilayah produsen peternakan sapi terbesar, tetapi belum menyumbang pendapatan daerah. Jangan sampai Lampung dijadikan tempat usaha, tetapi kita hanya mendapatkan kotoran ternaknya saja," ungkapnya

 

Ia melanjutkan, di Komisi II DPRD Lampung terus mendorong agar potensi ini bisa dioptimalkan. Jangan sampai kita kehilangan sumber pendapatan yang jelas dan bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah.