Bandar Lampung, NU Online Lampung 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar menyoroti rendahnya jumlah siswa SMA/SMK yang diterima di perguruan tinggi tahun 2024. Lebih memprihatinkan, Lampung berada di urutan 35 dari 38 provinsi dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

 

Menurut Syukron, solusi dari persoalan ini adalah perbaikan dan peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyesuaian bahan ajar dengan kebutuhan tes masuk perguruan tinggi.

 

“Kualitas guru penting sekali, tapi spirit guru jauh lebih penting. Sehingga Dinas Pendidikan juga perlu perhatian kepada peningkatan kapasitas guru, salah satu caranya dengan memberikan pelatihan yang berdampak kepada cara pengajaran dia dan efektivitas mengajar,” kata Syukron, Selasa (12/8/2025).

 

Ia menegaskan, guru tidak boleh hanya fokus pada nilai, tetapi pada kemampuan siswa. Apalagi, indikator yang digunakan dalam seleksi perguruan tinggi berbasis kemampuan menjawab soal, bukan hanya nilai sekolah.

 

“Kita lihat tadi kita di urutan 35 dari 38 provinsi, ini basenya dari kemampuan siswa menjawab soal PTN, bukan hanya pada nilai sekolah. Sehingga guru harus mengajar menggunakan metode yang kira-kira mudah diterima oleh siswa,” ujarnya.

 

Ia juga menilai mayoritas siswa yang lolos seleksi berasal dari bimbingan belajar (bimbel) di luar sekolah. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan.

 

“Saya berharap anak-anak yang lulus perguruan tinggi itu tidak hanya yang lolos dari bimbel. Karena 70% anak-anak yang bisa membeli itu anak yang punya ekonomi bagus,” katanya.

 

“Kalau ini yang terjadi maka nanti akan terjadi kesenjangan pendidikan, yang kaya makin kaya, yang tidak kaya tetap tidak kaya. Pendidikan keluarganya bagus makin bagus, yang tidak bagus semakin tidak bagus,” tegasnya.

 

Bagi Syukron, pemerataan bimbel bukanlah solusi. Yang terpenting adalah meningkatkan kualitas lulusan SMA/SMK agar mampu bersaing, bahkan tanpa bimbel sekalipun.

 

“Bimbel ini kan untuk anak yang tidak puas dengan pendidikan di kelas sehingga butuh jam ajaran tambahan, bukan materi yang berbeda. Jadi jangan sampai dinas kalah dengan bimbel yang swasta itu. Karena bimbel itu lebih adaptif dan lebih mengerti kebutuhan seleksi perguruan tinggi daripada sekolah,” pungkasnya.